Kasus Ahok Meluas, Kemenag Diminta Responsif

Jakarta - Kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi polemik. Bahkan, sejumlah elemen masyarakat dan Ormas akan menggelar demo besar-besaran menuntut aparat penegak hukum menindak Ahok, Jumat (4/11).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta, agar Kementerian Agama (Kemenag) tidak tinggal diam.

"Komisi VIII juga menghimbau Kementerian Agama agar responsif," kata Iskan, di Jakarta, Senin, 31/10).

Menurutnya, meski sudah masuk ranah hukum, namun berkaitan dengan agama menjadi sensitif. Dengan begitu, Kemenag memiliki kewenangan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam NKRI.

Semestinya, kata Iskan, ketika terjadi penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, maka Menteri Agama tegas. "Intinya, sepanjang terjadi penistaan terhaap agama apapun, Kemenag mesti bersikap," tegasnya.

Diketahui, sejumlah ormas islam dan kalagan muslim bakal menggelar demonstrasi menuntut penegak hukum dan Presiden Jokowi memproses hukum terhadap Ahok atas dugaan penistaan agama, Jumat (4/11).

KEYWORD :

Cak Imin sebut Hanif Dhakiri jadi Menteri Prabowo

Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik Meski Nurul Ghufron Gugat ke PTUN

Shin Tae Young Optimis Timnas Indonesia Lolos Olimpiade Paris

DPR Minta Pemerintah Tak Terburu buru Ekspor Listrik ke Singapura

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara