Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut upaya penanganan darurat bencana di tiga provinsi telah dilaksanakan dengan baik oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Ketiganya ialah bencana longsor di Kabupaten Tana Toraja, banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, serta erupsi Gunung Api Ruang di Sulawesi Utara.
"Intinya dari tiga bencana ini sudah ada penanganan secara baik, oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian teknis lain. Sekarang sudah berjalan. Telah dilakukan evaluasi dan membahas apa yang akan dilakukan untuk berikutnya," kata Muhadjir di Jakarta pada Kamis (2/5).
Menko Muhadjir menyampaikan, telah dilakukan inventarisasi informasi dan tindak lanjut dukungan dari kementerian/lembaga dan pemda terkait progres isu penanganan pascabencana.
Selain itu juga telah dilaporkan progres penanganan bencana, yaitu oleh Kementerian Kesehatan, Kemdikbudristek, Kementerian PUPR, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kemenag, KemenESDM, dan BNPB.
Menko PMK: Mudik 2024 Lebih Baik dari Tahun Lalu
Untuk penanganan yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Muhadjir menyampaikan, pemerintah pusat akan kembali menangani kebutuhan pelayanan kesehatan dalam penanganan pascabencana.
"Pelayanan kesehatan terutama untuk pengungsi erupsi Gunung Ruang. Termasuk pembangunan ulang fasilitas kesehatan di Sumatra Barat Pesisir Selatan dan Padang Pariaman, termasuk di Tana Toraja akan mengutamakan pelayanan pengungsi yang saat ini belum optimal," ujar dia.
Menko PMK Larang Pemudik Istirahat di Bahu Tol
Adapun Kemdikbudristek telah menginventarisir sekolah yang terdampak bencana, dan merancang program `Satuan Pendidikan Aman Bencana` di sekolah-sekolah yang terkena bencana.
Kemudian, Kementerian PUPR akan segera melaksanakan percepatan penanganan pembangunan infrastruktur yang terdampak berupa jalan dan jembatan rusak/putus, normalisasi sungai akibat longsor, penanganan irigasi yang putus, serta fasilitas umum lainnya.
"Khusus untuk perbaikan irigasi, dapat dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tidak menutup kemungkinan menggunakan Dana Siap Pakai BNPB. Yang penting PUPR bisa maksimal dan cepat menangani infrastruktur yang sangat mendesak," kata dia.
Adapun Kementerian ATR/BPN akan memastikan status sertifikat tanah yang terkena dampak, terutama yang direlokasi baik tanah yang ditinggalkan dan baru harus memiliki kepastian status tanahnya.
KemenESDM juga akan memastikan upaya pemulihan dini sarana/prasarana berupa jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi dan menjaga stok kebutuhan energi di wilayah terdampak.
"Kementerian LHK agar membantu Pemda memfasilitasi penyediaan lahan relokasi yang berada di kewenangan LHK berupa hutan yaitu di taman nasional atau lahan konservasi. Serta melakukan revegetasi area yang mengalami deforestasi terutama di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)," ujar dia.
KEYWORD :Muhadjir Effendy Menko PMK Darurat Bencana
