OJK Diminta Pantau Maraknya Penukaran Uang Jelang Lebaran

Jakarta, Jurnas.com - Komisi XI DPR RI mendorong lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih memperhatikan maraknya transaksi penukaran uang di tempat-tempat yang tidak resmi atau informal terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

Karena biasanya di tempat informal tersebut, nasabah selain dikenakan `potongan` biaya, tempat itu juga menjadi salah satu sumber dari peredaran uang palsu.

"Kita ingin agar pelayanan  kepada masyarakat itu ketersediaannya dapat diutamakan. Kalau ada penukaran uang yang dilakukan oleh masyarakat di tempat yang tidak resmi, maka bisa diindikasikan ada kebutuhan masyarakat yang belum tercukupi," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo di sela-sela agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XI DPR RI ke Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (27/5/2019).

Terkait persiapan pihak perbankan dan industri keuangan perbankan Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Andreas menilai pelaksanaan kesiapannya dari tahun ke tahun sudah semakin lebih baik.

"Tetapi kita juga ingin dalam masa libur yang panjang ini agar ada kantor-kantor cabang perbankan yang tetap buka guna melayani (kepentingan) publik," ucap politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Namun secara global dapat dikatakan bahwa kinerja Perbankan di wilayah Jawa Timur sudah cukup baik, sambungnya. "Hanya saja kita memang masih menaruh perhatian secara khusus kepada Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah," tuturnya.

Sementara itu, dalam penjelasannya kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi XI, pihak Bank Jatim menyampaikan, untuk mengantisipasi peredaran uang palsu, Bank Jatim menerapkan beberapa langkah, di antaranya yaitu dengan melakukan pengenalan keaslian uang terhadap karyawan, memberi edukasi kepada nasabah, serta menggunakan aplikasi ‘Counterfeit’ dari Bank Indonesia (BI).

Disebutkan juga bahwa kebutuhan akan uang baru meningkat 100 persen menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu Bank Jatim melakukan upaya koordinasi dengan Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Payment Point. Hal tersebut dilakukannya agar pelayanan yang diberikan kepada nasabah menjadi lebih baik jelang Lebaran.

KEYWORD :

Warta DPR Komisi XI

Menko PM: Program MBG Harus Mengacu Pada Inpres 4 dan 8 Tahun 2025

Wamenperin: Industri Tekstil Kokoh Hadapi Gejolak Rupiah dan Pasar Modal

Kebakaran Kapal di Laut Oman Diduga Akibat Serangan Drone

Keanu AGL Penuhi Panggilan Polda Metro Terkait Kasus Umrah Hanania Group

Beredar Daftar Nama yang Disebut Terseret Kasus Korupsi MBG

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Usai Kalahkan Mozambik

Wamenhaj Ungkap Dugaan Penipuan Badal dan Dam Haji Rp1,4 Miliar

Ajukan JC, Sony Sonjaya Siap Ungkap 20 Tokoh Besar Terlibat Korupsi MBG