Gedung Putih Amerika Serikat
Brussels, Jurnas.com - Hakim Mahkamah Pidana Internasional pada Jumat (12/4) menolak permintaan jaksa penuntut untuk membuka penyelidikan kejahatan perang dan kemanusiaan di Afghanistan, dan dugaan kejahatan oleh pasukan AS terkait dengan konflik.
Dalam putusan tertulis yang panjang, hakim mengatakan penyelidikan "tidak akan melayani kepentingan keadilan", karena penyelidikan dan penuntutan tidak mungkin berhasil mengingat Amerika Serikat, pemerintah Afghanistan, dan Taliban, tidak diharapkan untuk bekerja sama menurut pengadilan.
Dikutip dari Associated Press, keputusan ICC dikeluarkan sebulan setelah Sekretaris Negara AS Mike Pompeo mengancam akan mencabut atau menolak visa staf ICC, yang ingin menyelidiki dugaan kejahatan perang dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pasukan AS di Afghanistan atau di tempat lain.
Permintaan ICC untuk membuka penyelidikan berdasarkan informasi, bahwa anggota militer dan badan intelijen AS melakukan tindakan penyiksaan, perlakuan kejam, kemarahan terhadap martabat pribadi, pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap tahanan terkait konflik di Afghanistan dan lokasi lainnya, terutama di periode 2003-2004.
Dia juga mengatakan bahwa Taliban dan kelompok pemberontak lainnya telah membunuh lebih dari 17.000 warga sipil sejak 2009, termasuk sekitar 7.000 pembunuhan yang ditargetkan.
ICC menuding pasukan keamanan Afghanistan telah menyiksa tahanan di pusat-pusat penahanan pemerintah.
Mahkamah Pidana Internasional Amerika Serikat
