Pemerintah Harus Ukur Daya Beli Masyarakat

Jakarta - Saat ini harga-harga kebutuhan pokok terus naik melonjak, hampir di setiap daerah di Indonesia mengeluhkan hal yang sama. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa seharusnya pemerintah bisa mengukur sejauhmana daya beli yang ada di masyarakat.

“Karena daya beli (masyarakat) turun dan tidak mampu lagi untuk melakukan konsumsi, pasti hal itu akan menggangu ekonomi secara keseluruhan. Multiplier effect-nya cukup besar,” ujar Fadli saat melakukan audiensi dengan purnawirawan dan tokoh masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang hadir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Ia mengatakan, pemerintah sekarang banyak melakukan pencabutan subsidi-subsidi yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberdayakan kekuatannya, terutama yang termasuk dalam skala ekonomi rumah tangga.

“Pada kenyataannya, saat ini semuanya yang dijadikan patokan adalah harga pasar atau harga komersial. Kalau mengikuti harga pasar tentu saja hal ini akan mempersulit masyarakat. Padahal amanat konstitusi kita Pasal 33 UUD 1945 menyatakan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk  kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Menurutnya, hal itulah yang tidak terjadi sekarang ini. Banyak hasil sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia tetapi tidak dinikmati oleh masyarakat, bahkan oleh masyarakat yang ada disekitarnya.

“Kita memang harus mengkoreksi ini. Seorang Pemimpin memang harus memiliki satu visi sesuai dengan konstitusi kita. Kalau tidak sesuai dengan konstitusi kita maka hasilnya akan menyulitkan masyarakat. Untuk apa sebuah negara mempunyai kekayaan (sumber daya alam) tetapi kekayaan alam itu tidak mensejahterakan rakyatnya,” tandas Fadli.

Dalam kesempatan audiensi tersebut Fadli juga menyampaikan bahwa persoalan sembako merupakan persoalan kebijakan nasional. Dikatakannya, mungkin diawal pemerintah bermaksud membuat kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, tetapi kenyataannya tidak terjadi kedaulatan pangan dan energi tersebut.

“Semuanya masih serba impor. Kenapa impor karena memang ada yang diuntungkan dengan adanya impor, mereka beli dengan harga murah tetapi jual dengan harga yang lebih mahal,” ucap politisi Fraksi Gerindra itu.

Sementara terkait masalah lapangan pekerjaan, Fadli menyatakan bahwa seharusnya pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. Pemerintah pernah menjanjikan lapangan pekerjaan yang besar tetapi sampai sejauh ini belum terlihat realisasinya.

“Malah yang juga saya kritisi adalah kenapa lapangan pekerjaan yang sebenarnya bisa diisi oleh orang Indonesia tetapi justru diisi oleh orang asing. Terutama lapangan pekerjaan yang tidak memerlukan terlalu banyak keahlian,” pungkasnya.

KEYWORD :

Warta DPR Pimpinan DPR Fadli Zon

PM Spanyol: Kita Harus Hentikan Netanyahu

Resmi! UU PPRT Atur Sanksi Hukum Tegas bagi Pelanggar Hak PRT

Serangan Drone, Kilang Minyak di Rusia Alami Kebakaran

Naas, Pengendara Motor Tewas di Tempat Usai Terlindas Truk

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini