Iran Sebut AS Tak Serius Berunding, Persoalkan Alasan Program Nuklir

Ilustrasi - bendera Amerika Serikat dan Iran (Foto: Anadolu)

Jakarta, Jurnas.com - Iran menuduh Amerika Serikat (AS) tidak serius menjalankan perundingan dan berulang kali mencampuradukkan diplomasi dengan upaya memaksakan tuntutan kepada Teheran.

Tuduhan tersebut disampaikan di tengah kebuntuan negosiasi kedua negara yang masih diwarnai perselisihan mengenai program nuklir Iran, sanksi, blokade laut, dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyampaikan kritik itu dalam konferensi pers mingguan pada Senin, seperti dikutip kantor berita pemerintah Iran, IRNA. Ia menilai pernyataan Washington mengenai diplomasi tidak sejalan dengan tindakan militernya terhadap Iran.

“Pihak Amerika tidak serius dalam negosiasi,” kata Baqaei.

Ia mengingatkan bahwa Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan dukungan terhadap perundingan, tidak lama sebelum militer AS melancarkan serangan terhadap Iran pada Juni 2025. Baqaei mempertanyakan ketulusan Washington dalam menempuh jalur diplomasi.

“Apa yang Anda sebut ini? Apakah Anda melihat itikad baik dalam pendekatan ini?” ujarnya.

Baqaei juga mengatakan Iran belum menerima proposal baru dari negara-negara Eropa untuk melanjutkan perundingan, selain pernyataan politik. Ia mengkritik Inggris, Prancis, dan Jerman karena dinilai mengikuti langkah Washington terkait pemulihan sanksi PBB serta tidak mengecam serangan militer terhadap Iran.

Dalam pernyataannya, Baqaei kembali menegaskan bahwa Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir dan tidak berupaya mendapatkannya. Ia menuduh Washington menggunakan tuduhan mengenai program nuklir Iran sebagai alasan untuk membenarkan tindakan militer.

Baqaei mengatakan Iran sebelumnya telah berunding dengan itikad baik dan menandatangani kesepakatan nuklir pada 2015. Namun, menurut dia, AS menarik diri dari perjanjian tersebut tiga tahun kemudian.

Ia juga menuding pemerintahan AS dipengaruhi oleh klaim Israel mengenai program nuklir Iran. Teheran menilai tuduhan bahwa Iran mengembangkan bom nuklir telah digunakan untuk membenarkan agresi militer.

Pernyataan tersebut kembali menempatkan program nuklir sebagai salah satu persoalan utama dalam hubungan Iran dan AS. Meski diplomasi masih dibicarakan, perbedaan pandangan mengenai program nuklir, sanksi, dan tindakan militer terus menghambat upaya mencapai kesepakatan.

Selain membahas negosiasi dengan Washington, Baqaei menyoroti nasib tiga pilot Iran yang pesawatnya terkena serangan di wilayah Teluk yang berada di bawah yurisdiksi Qatar. Ia mengatakan Teheran masih meminta Qatar memberikan penjelasan mengenai keberadaan ketiga pilot tersebut.

“Sampai kami memiliki bukti kematian mereka atau menerima informasi dan dokumentasi yang akurat, kami menganggap negara tempat pesawat mereka terkena serangan harus bertanggung jawab,” kata Baqaei.

Ia menyebut Iran menangani persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pimpinan militer, delegasi teknis, dan pembahasan hukum. Namun, Baqaei tidak menyampaikan kepastian mengenai nasib ketiga pilot itu.

Baqaei juga mengonfirmasi kunjungan delegasi Qatar ke Teheran baru-baru ini. Menurut dia, kunjungan tersebut membahas kerja sama bilateral dan upaya mediasi regional, termasuk penyampaian pesan serta posisi masing-masing pihak di tengah konflik.

Baqaei turut mengomentari pemilihan umum Israel yang akan datang dan ancaman tindakan militer terhadap Iran. Ia menuduh para politikus Israel bersaing dalam menunjukkan sikap keras terhadap Palestina dan pihak-pihak yang mereka anggap sebagai lawan.

“Tidak ada bedanya bagi kami siapa yang memimpin rezim dengan sejarah kekerasan dan pembunuhan,” ujarnya.

Mengenai hubungan dengan Pakistan, Baqaei mengatakan pembicaraan mengenai persoalan perbatasan berlangsung positif. Ia menyebut Pakistan memandang persoalan tersebut sebagai masalah teknis, sembari mengangkat kekhawatiran keamanan, termasuk laporan mengenai rencana serangan.

Sementara itu, terkait Irak, Baqaei mengatakan perwakilan diplomatik Iran terus menangani persoalan yang ada. Ia memperingatkan bahwa tekanan AS terhadap Baghdad berpotensi merugikan masyarakat Irak dan hubungan bilateral kedua negara.

Iran juga memanggil Duta Besar Italia pada Minggu untuk menyampaikan keberatan terhadap penanganan aksi demonstrasi di sejumlah negara Eropa. Baqaei menuduh Prancis, Belgia, dan Italia menggunakan kekuatan berlebihan serta membatasi hak demonstrasi, yang menurutnya bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia. Ia menambahkan bahwa Duta Besar Prancis sebelumnya juga telah dipanggil.

Di tengah ketegangan dengan AS, Baqaei mengonfirmasi bahwa Presiden Iran Masoud Pezeshkian dijadwalkan berangkat ke Rusia pada Senin malam. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menghadiri pertemuan negara-negara pengekspor gas.

Menurut Baqaei, agenda itu menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama energi dengan Moskow sekaligus melakukan konsultasi dengan negara-negara produsen energi utama lainnya.

Ia juga menyinggung konflik antara Arab Saudi dan Yaman. Baqaei menilai keamanan negara-negara di kawasan saling berkaitan sehingga ketidakstabilan di satu negara dapat berdampak pada negara lain.

Teheran, kata dia, siap membantu memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut. Ia menegaskan bahwa perselisihan antara Arab Saudi dan Yaman perlu diselesaikan melalui jalur perundingan.

“Pendekatan militer membuat masalah semakin rumit dan menyebabkan kerusakan yang luas,” kata Baqaei, seraya berharap Arab Saudi memilih solusi melalui negosiasi.

Ketegangan Washington dan Teheran terus berlanjut setelah AS dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran pada 28 Februari. Konflik tersebut memicu ketegangan regional dan mengganggu pelayaran melalui Selat Hormuz, jalur strategis bagi perdagangan energi dunia.

Pada 18 Juni, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan. Kesepakatan itu bertujuan mengakhiri permusuhan, membuka kembali jalur strategis tersebut, dan menjadi landasan bagi perjanjian yang lebih luas.

Namun, perbedaan mengenai pelaksanaan kesepakatan, termasuk blokade laut AS, sanksi, dan navigasi di Selat Hormuz, masih menghambat proses diplomasi. Awal bulan ini, Iran menyatakan pemulihan keamanan di Selat Hormuz tetap menjadi bagian penting dalam negosiasi dengan Washington dan meminta AS mengambil langkah konkret untuk mengatasi kebuntuan. (*)

Sumber: Anadolu

JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :