Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri saat menerima kunjungan perwakilan US-ASEAN Business Council’s 2017 di Kantor Kemnaker pada hari Kamis, 3 Agustus 2017.
Jakarta - Pemerintah meminta industri di Indonesia segera menyiapkan skema transformasi industri dari model lama ke model baru. Terutama industri-industri yang paling dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, seperti perbankan, retail dan jasa. Hal ini penting, bukan semata karena perkembangan teknologi informasi begitu cepat, tetapi juga karena economic disruption yang terjadi dimana-mana.
"Perkembangan teknologi informasi dan economic disruption harus segera direspon oleh industri dengan menyiapkan skema transformasi proses bisnis dari model lama ke model baru. Dengan skema transformasi itu, industri kita akan lebih kompetitif, dan dari sisi ketenagakerjaan bisa segera diantisipasi dampak-dampaknya", kata menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Menurut Hanif, kelambatan industri mengantisipasi perkembangan bisa menimbulkan industrial shock (goncangan industrial), yang mencakup goncangan bisnis (business shock) dan goncangan tenaga kerja (manpower shock). Goncangan bisnis bisa membuat industri terbunuh karena kalah bersaing. Sementara goncangan tenaga kerja bisa terjadi karena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendadak akibat digitalisasi dan otomatisasi.
Dengan transformasi industri, Hanif percaya, perubahan akan berlangsung secara bertahap dan antisipasinya bisa dilakukan semua pihak, baik pemerintah, industri itu sendiri maupun para pekerja. Oleh karenanya Hanif meminta agar serikat pekerja dilibatkan untuk mengawal transformasi industri menuju model bisnis yang lebih baik.
"Dirembug saja ini industri mau kemana seiring perkembangan teknologi informasi yang masif dan persaingan yang makin sengit. Tahapan transformasinya seperti apa, dampaknya terhadap tenaga kerja gimana, lalu apa solusinya, dan seterusnya", imbuhnya.
Pemerintah terus mendorong kerja sama dengan industri dan serikat pekerja dalam merespon perkembangan ekonomi global ini. "Ini memang tugas bersama. Tak hanya bisa pemerintah, tapi juga dunia usaha dan serikat pekerja. Semua harus terlibat aktif dan mencari pendekatan yang win-win. Tanpa itu masalah ketenagakerjaan kita akan mandeg, gitu-gitu saja", jelasnya.
Menaker Hanif mengaku khawatir dengan perkembangan teknologi informasi yang menggerus pekerjaan lama, walaupun perkembangan itu juga menciptakan peluang dan pekerjaan baru. Dari sisi kesempatan kerja, katanya, kebutuhan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) semakin mendesak. Jika model bisnis industri berubah, maka karakter pekerjaan berubah, skill yang dibutuhkan juga berubah. Input SDM baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan kerja juga harus berubah.
Dari sisi perlindungan tenaga kerja, hubungan kerja dalam industri dengan model bisnis yang baru harus makin diperjelas. "Jangan sampai tenaga kerja didzolimi dengan model hubungan yang absurd dan merugikan mereka", tegasnya.
Pemerintah Akan Tinjau Rencana IPO AMMAN Mineral
Info Ketenagakerjaan Menaker Hanif Dakhiri
