Ilustrasi seorang petani memandang lahan pertanian yang mengering akibat perubahan iklim, suhu panas ekstrem (Foto: Earth)
Jakarta, Jurnas.com - Disinformasi tentang perubahan iklim tidak hanya berpotensi mengaburkan pemahaman masyarakat, tetapi juga dapat melemahkan kebijakan untuk menekan pemanasan global.
Sebuah studi pemodelan ekonomi menemukan bahwa ketika mayoritas pemilih memahami dampak perubahan iklim, mereka justru dapat mendukung kebijakan iklim yang lebih kuat dibandingkan pemerintah yang berhati-hati menghadapi tekanan politik.
Namun, keunggulan tersebut bisa hilang ketika informasi keliru mengubah pandangan mayoritas. Dukungan terhadap pajak karbon dalam model penelitian itu merosot tajam begitu jumlah pemilih yang memahami dampak pemanasan global turun di bawah separuh populasi.
Penelitian yang dilakukan Katsiaryna Bahamazava dari University College Dublin dan Stanley Reznik dari ILaVita Foundation tersebut mengkaji hubungan antara pemahaman masyarakat, disinformasi, dan kebijakan pengurangan emisi karbon.
Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan iklim tidak hanya bergantung pada rancangan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mempertahankan pemahaman yang akurat tentang risiko perubahan iklim.
Dalam penelitian ini, Bahamazava dan Reznik membangun model ekonomi yang menyimulasikan perkembangan ekonomi dunia selama 300 tahun, dengan perubahan yang dihitung setiap lima tahun. Model tersebut bukan pemungutan suara atau penerapan pajak karbon di dunia nyata, melainkan simulasi untuk membandingkan kemungkinan hasil dari sejumlah skenario kebijakan.
Pajak karbon merupakan pungutan atas emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Kebijakan ini dirancang untuk memasukkan biaya kerusakan lingkungan ke dalam aktivitas ekonomi sehingga penggunaan bahan bakar beremisi tinggi menjadi lebih mahal dan pengurangan emisi lebih menarik secara ekonomi.
Dalam simulasi, para peneliti membandingkan dua mekanisme penetapan pajak karbon. Mekanisme pertama menyerahkan keputusan kepada pemilih melalui sistem suara mayoritas. Mekanisme kedua menggunakan pemerintah yang mengetahui dampak kerusakan iklim, tetapi harus mempertimbangkan risiko kehilangan dukungan politik jika menetapkan pajak terlalu tinggi dibandingkan keinginan masyarakat.
Ketika disinformasi tidak ada, mekanisme pemungutan suara menghasilkan kebijakan yang lebih kuat.
Selama 50 tahun pertama, rata-rata pajak karbon dalam skenario suara mayoritas mencapai 25,70 dolar AS per ton karbon dioksida. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan 18,40 dolar AS per ton dalam skenario pemerintah yang berhati-hati.
Perbedaan itu juga terlihat pada tingkat pemanasan maksimum. Dalam simulasi, suhu meningkat hingga sekitar 3,17 derajat Celsius di atas tingkat acuan dalam skenario pemilih, sedangkan pada skenario pemerintah mencapai sekitar 3,65 derajat Celsius.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang kerusakan iklim, keputusan mayoritas dapat mendorong pengurangan emisi yang lebih kuat daripada kebijakan pemerintah yang terus menyesuaikan diri dengan tekanan politik.
“Asalkan pemilih yang terinformasi tetap menjadi mayoritas, pemilih median akan mendukung kebijakan yang ambisius, sehingga menghasilkan mitigasi lebih kuat pada tahap awal dan pemanasan maksimum yang lebih rendah,” kata Bahamazava.
Keunggulan suara mayoritas dalam model itu ternyata sangat bergantung pada komposisi pemilih. Untuk menguji pengaruh informasi keliru, peneliti membagi populasi menjadi dua kelompok, yakni masyarakat yang memahami dampak pemanasan global dan masyarakat yang memiliki pemahaman keliru mengenai besarnya kerusakan ekonomi akibat perubahan iklim.
Dalam model tersebut, kelompok yang memahami dampak iklim menggunakan asumsi bahwa pemanasan global sebesar 3 derajat Celsius mengurangi output ekonomi sebesar 9 persen. Sebaliknya, kelompok yang salah informasi memperkirakan penurunan output hanya sebesar 2,7 persen.
Pada awal simulasi, kedua kelompok memiliki jumlah yang sama. Seiring waktu, proses pembelajaran secara bertahap meningkatkan proporsi kelompok yang memahami dampak iklim hingga mendekati 90 persen. Kerusakan iklim yang terlihat juga mempercepat proses pembelajaran tersebut.
Disinformasi bekerja ke arah sebaliknya dengan mengurangi dukungan terhadap kebijakan pengendalian emisi.
Dalam salah satu skenario, kampanye disinformasi berlangsung selama 30 tahun pertama. Akibatnya, rata-rata pajak karbon dalam 50 tahun pertama pada mekanisme suara mayoritas turun dari 25,70 dolar AS menjadi hanya 10 dolar AS per ton karbon dioksida.
Sementara itu, pajak karbon dalam skenario pemerintah yang berhati-hati mencapai rata-rata 12,90 dolar AS per ton di bawah tekanan disinformasi tersebut.
Artinya, mekanisme suara mayoritas yang sebelumnya menghasilkan kebijakan iklim lebih kuat justru menjadi lebih rentan ketika informasi keliru berhasil mengubah pandangan mayoritas pemilih.
Para peneliti menggambarkan kondisi ini sebagai titik kritis. Dalam sistem suara mayoritas, pemilih yang berada tepat di tengah distribusi suara atau pemilih median menentukan arah kebijakan. Ketika kelompok yang salah informasi menjadi mayoritas, pemilih median ikut berubah sehingga kebijakan pajak karbon yang didukung pun menjadi lebih lemah.
Pajak karbon tidak langsung menghilang karena sistem perpajakan dalam model berubah secara bertahap. Namun, arahnya bergeser menuju tingkat yang lebih rendah, sehingga upaya pengurangan emisi kehilangan kekuatannya.
Penelitian tersebut juga menemukan bahwa waktu penyebaran disinformasi berpengaruh terhadap hasil akhir. Ketika kampanye disinformasi yang kuat baru dimulai 50 tahun setelah simulasi berjalan dan terus berlanjut, pemanasan maksimum diperkirakan melampaui 6 derajat Celsius dalam kedua mekanisme kebijakan.
Dalam skenario tersebut, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer juga melampaui 1.400 bagian per juta atau parts per million (ppm). Sebagai perbandingan, konsentrasi awal yang digunakan dalam simulasi berada di sekitar 420 ppm.
Bahkan, kampanye disinformasi yang lebih lemah tetapi berlangsung sepanjang periode simulasi menghasilkan tingkat pemanasan yang kurang lebih sama tingginya dalam skenario yang diuji.
Menurut peneliti, disinformasi yang muncul belakangan sangat merugikan karena dapat melemahkan dukungan masyarakat setelah kebijakan pengurangan emisi yang lebih kuat mulai diterapkan.
Ketika dukungan publik berbalik, keberlanjutan kebijakan iklim ikut terancam. Padahal, pengendalian pemanasan global membutuhkan upaya yang konsisten dalam jangka panjang, bukan hanya kebijakan kuat pada tahap awal.
Meski demikian, para peneliti menegaskan bahwa angka-angka tersebut merupakan hasil skenario pemodelan untuk menguji pengaruh waktu penyebaran disinformasi, bukan ramalan mengenai suhu global yang pasti terjadi.
Para peneliti juga menguji skenario sebaliknya, yakni ketika upaya melawan informasi keliru cukup kuat untuk mengimbangi kampanye disinformasi pada tahap awal.
Dalam skenario tersebut, hasil mekanisme suara mayoritas kembali mendekati kondisi tanpa disinformasi, baik dari sisi pemanasan maksimum maupun konsentrasi karbon dioksida di atmosfer.
Upaya tersebut dalam model merepresentasikan berbagai pendekatan, seperti komunikasi publik yang efektif, pendidikan iklim, serta aturan terhadap platform daring.
Hasil ini menunjukkan bahwa menjaga pemahaman masyarakat tentang perubahan iklim berpotensi membantu mempertahankan dukungan terhadap kebijakan pengurangan emisi.
“ kebijakan informasi bukan sekadar pelengkap penetapan harga karbon; kebijakan ini membantu mempertahankan kondisi politik yang memungkinkan penetapan harga karbon tetap berjalan,” kata Reznik.
Dengan kata lain, kebijakan ekonomi dan penyebaran informasi yang akurat perlu dipandang sebagai dua unsur yang saling berkaitan. Pajak karbon dapat dirancang untuk mendorong pengurangan emisi, tetapi efektivitasnya juga dipengaruhi oleh apakah masyarakat memahami alasan dan manfaat kebijakan tersebut.
Meski memberikan gambaran tentang hubungan antara disinformasi dan kebijakan iklim, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satunya adalah pembagian masyarakat hanya menjadi dua kelompok, padahal pandangan publik di dunia nyata jauh lebih beragam.
Peneliti memperkirakan bahwa jika tingkat pemahaman masyarakat dimodelkan dalam rentang yang lebih luas, keunggulan suara mayoritas mungkin tidak sebesar hasil simulasi awal dan penurunan dukungan terhadap pajak karbon tidak akan setajam yang terlihat dalam model dua kelompok.
Mereka juga menguji skenario ketika kelompok yang salah informasi membuat perkiraan kerusakan ekonomi yang tidak terlalu jauh dari angka sebenarnya. Dalam pengujian tersebut, pemilih masih menghasilkan kebijakan yang lebih kuat selama perkiraan kerusakan dari kelompok tersebut belum mencapai sekitar 85 persen dari dampak yang sebenarnya.
Keterbatasan lain adalah model tersebut mengasumsikan disinformasi muncul begitu saja. Simulasi belum memasukkan pihak yang sengaja menyebarkan klaim keliru demi keuntungan ekonomi atau kepentingan tertentu, termasuk pelaku usaha yang bergantung pada industri beremisi tinggi.
Peneliti menyarankan agar studi berikutnya mengembangkan model yang mempertimbangkan motif penyebaran disinformasi dan interaksi antardaerah yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat.
Mereka juga mengakui bahwa belum diketahui seberapa dekat pemilih di dunia nyata dengan titik kritis yang digambarkan dalam simulasi. Karena itu, hasil penelitian tidak dapat langsung digunakan untuk memastikan bagaimana pemilih atau pemerintah di suatu negara akan bertindak.
Studi ini dipublikasikan dalam jurnal Risk Sciences. (*)
Sumber: Earth
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Disinformasi Perubahan Iklim Kebijkan Iklim Pemanasan Global
