Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, meminta dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI kawasan Cijantung, Jakarta Timur, diusut hingga tuntas.
Ia menilai, penyelidikan tidak cukup hanya menyasar orang-orang yang menjalankan aktivitas tersebut, tetapi juga harus mengungkap pihak yang diduga menjadi pengendali maupun fasilitator.
Sukamta mengapresiasi langkah TNI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Namun, ia menegaskan, proses penanganan harus mampu mengungkap keseluruhan fakta, termasuk kemungkinan adanya pihak yang mengetahui atau melindungi kegiatan ilegal itu.
“Kasus dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI di Cijantung harus diusut sampai tuntas. Kami mengapresiasi langkah TNI yang sudah melakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer,” kata Sukamta, Jumat (9/10).
Menurutnya, pengusutan perlu menelusuri bagaimana kegiatan tersebut bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer. Termasuk, siapa yang menyediakan tempat, mengendalikan operasional, hingga kemungkinan adanya pihak yang sengaja membiarkan aktivitas tersebut.
Sukamta mengingatkan, rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang harus digunakan sesuai peruntukannya. Karena itu, dugaan penyalahgunaan fasilitas tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Meski demikian, dia meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses pemeriksaan berlangsung. Keterlibatan anggota TNI, menurutnya, harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.
“Kita tentu tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum pemeriksaan selesai. Tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, harus ditindak tegas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sukamta menyoroti aspek pengawasan internal TNI. Dia mempertanyakan bagaimana dugaan aktivitas yang menggunakan puluhan perangkat komputer tersebut dapat berlangsung di kawasan rumah dinas militer tanpa terdeteksi.
Menurutnya, kasus ini perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi mekanisme pengawasan dan memastikan fasilitas negara tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar hukum.
“Saya kira kasus ini juga perlu menjadi bahan evaluasi pengawasan internal TNI. Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi,” ungkapnya.
Sukamta berharap TNI menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan agar seluruh fakta dapat terungkap. Penanganan yang tegas dinilai penting untuk memastikan setiap pihak yang terbukti melanggar hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dia juga mengingatkan agar dugaan pelanggaran oleh pihak tertentu tidak sampai merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.
“Kami berharap TNI menangani kasus ini secara terbuka dan profesional. Jangan sampai perbuatan orang-orang tertentu mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini dijaga dengan susah payah,” pungkasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi I Sukamta Fraksi PKS judi online judol rumah dinas TNI
