Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth (Foto: AFP)
Washington, Jurnas.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, meluncurkan Kantor Urusan Agama (ORA) di Pentagon, yang akan bertanggung jawab langsung kepadanya. Inisiatif ini menjadi langkah terbaru dari rangkaian reformasi berbasis keagamaan yang ia terapkan di lingkungan Departemen Pertahanan AS.
Dalam pidatonya pada Rabu (1/10) di Pangkalan Korps Marinir Quantico di Virginia, Hegseth menyatakan bahwa kantor baru tersebut dibentuk untuk membantu menyediakan dukungan keagamaan kelas satu.
"Departemen kita, bisa dikatakan, sedang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, karena ketika kita melakukan perang fisik, kita semua tahu pertempuran yang sebenarnya adalah spiritual," ujar Hegseth dikutip dari Associated Press pada Jumat (2/10).
Menurut pernyataan resmi Pentagon, Kantor Urusan Agama akan memperjuangkan para rohaniwan militer dan dukungan keagamaan pada tingkat tertinggi di Departemen Pertahanan AS.
Pentagon juga menegaskan bahwa kantor tersebut tidak akan "memaksa partisipasi keagamaan, memihak pada satu agama, atau mengurangi hak-hak personel dari agama apa pun atau yang tidak beragama".
Hegseth, yang dikenal membawa keyakinan Kristen evangelis ke dalam kepemimpinannya di Pentagon, kerap menggelar ibadah Kristen bagi para pegawai dan menyebut AS sebagai negara Kristen.
Berdasarkan memo Pentagon, direktur ORA yang belum ditentukan namanya ini akan mengoordinasikan sumber daya spiritual, termasuk dukungan sekolah rumah berbasis iman bagi keluarga militer.
Selain itu, Hegseth juga mendorong sistem sekolah militer untuk memasukkan lebih banyak materi pelajaran yang bersumber dari pengaruh konservatif dan Kristen.
Dalam beberapa tahun terakhir, militer AS semakin bergantung pada rohaniwan untuk membantu menangani prajurit yang mengalami gangguan kesehatan mental. Mengenai hal ini, Hegseth menginginkan para rohaniwan untuk lebih berfokus pada Tuhan dan mengurangi pendekatan terapeutik berupa pertolongan diri dan perawatan diri.
Langkah Hegseth ini langsung memicu kritik dari berbagai pihak. Rachel Laser, pimpinan organisasi Americans United for Separation of Church, menilai bahwa Pentagon berutang kepada para prajurit bangsa untuk membela kebebasan beragama.
"Pengumuman terbaru Hegseth melanggar janji tersebut dengan mengangkat agama Kristen ke peran yang bahkan lebih tinggi dalam membentuk kebijakan militer AS," ujar Laser.
Kritik juga disampaikan oleh Shaun Casey, akademisi agama yang pernah memimpin Office of Religion and Global Affairs di Departemen Luar Negeri AS pada era pemerintahan Barack Obama. Casey menjelaskan bahwa kantor yang dipimpinnya dahulu tidak mempromosikan agama atau kesejahteraan spiritual.
"Kantor tersebut hadir untuk memahami apa implikasi politik dari agama yang dijalankan di berbagai wilayah konflik di seluruh dunia," ungkap Casey.
Meskipun kantor atau inisiatif berbasis iman pernah dibentuk di lembaga federal lain pada masa pemerintahan George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden, hingga Donald Trump, kebijakan Hegseth di Pentagon mencakup perubahan teknis yang signifikan.
Dia memerintahkan para rohaniwan militer untuk tidak lagi mengenakan tanda pangkat pada seragam mereka dan menggantinya dengan lambang keagamaan.
Selain itu, Departemen Pertahanan memangkas jumlah afiliasi keagamaan yang diakui secara resmi dari sebelumnya lebih dari 200 tradisi menjadi hanya 31. Daftar baru tersebut kini tidak lagi mencakup kelompok ateis, Unitarian Universalists, pagan, dan Wiccan.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Pete Hegseth Menteri Pertahanan AS Kantor Urusan Agama Pentagon
