Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto dokumentasi Humas Kemenkeu)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi belanja perlindungan sosial pada Februari 2023 turun 29,9% dari tahun lalu sebesar Rp 48,9 triliun menjadi Rp 34,3 triliun. Secara rinci, ia menyampaikan anggaran belanja perlindungan sosial melalui kementerian dan lembaga telah digunakan sebesar Rp 9,6 triliun hingga Februari 2023.
"Adapun digunakan Kementerian Sosial untuk penyaluran sebagian Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, serta bantuan sosial kebencanaan," ucap dia dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Kemenkeu, Selasa (14/3).
Selain itu, Sri Mulyani menerangkan anggaran perlindungan sosial juga digunakan Kemendibudristek dan Kementerian Agama untuk membantu murid-murid dari keluarga tak mampu dengan memberikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar dan bantuan sekolah.
Dia juga menyampaikan dalam dana Rp 9,6 triliun juga ada bantuan kebencanaan yang digunakan oleh BNPB. "Sebab, beberapa daerah mengalami bencana, maka BNPB akan menggunakan anggaran yang ada. Apabila habis, akan meminta kepada Kemenkeu dari sisi pos cadangan belanja untuk bencana alam," kata dia.
Sri Mulyani juga mengatakan belanja non kementerian dan lembaga untuk perlindungan sosial, pemerintah telah menyalurkan subsidi yang sangat besar senilai Rp 24,3 triliun sampai Februari 2023. "Bagian besarnya dari pos, yakni subsidi BBM, listrik, hingga pupuk," kata dia.
Sementara itu, ada juga belanja transfer ke daerah sebesar Rp 400 miliar yang digunakan untuk penyaluran bantuan langsung tunai desa.
Menkeu Sri Mulyani belanja perlindungan sosial
