Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Dasco mengingatkan agar pejabat Ditjen Pajak taat melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih, ada aturan jelas yang mewajibkan pelaporan LHKPN bagi pejabat di institusi negara.
"Ya saya pikir tentunya sudah ada ketentuan bahwa pejabat itu harus melaporkan LHKPN," kata di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/2).
Menurut dia, tidak semua pejabat Ditjen Pajak yang menyimpang. Dasco yakin masih ada banyak pejabat yang melaporkan sumber kekayaannya dengan jelas.
"Saya pikir apa yang kemudian tadi disampaikan itu kan kita musti pilah-pilah, tidak semua kemudian apa namanya oknum pajak itu berperilaku seperti apa yang disangkakan," kata dia.
Politikus Gerindra ini meminta KPK mengecek langsung alasan pejabat Ditjen Pajak malas melaporkan LHKPN. "Harus dicek benar apa sebab-sebab mereka tidak melaporkan," ujarnya.
Di sisi lain, Dasco berharap penanganan perkara penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satrio, anak dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Dia ingin tindak pidana lain yang diduga dilakukan Rafael benar-benar diusut jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.
"Nah sebaiknya menurut saya kasus tersebut dalam prosesnya dipisahkan dengan hal yang lain-lain, jadi kalau itu kemudian kasusnya pidana ya silakan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan untuk hal yang lain-lain ya ada nanti apabila cukup memenuhi unsur ya ditingkatkan ke penyidikan yang lain," kata dia.
Rafael menjadi sorotan setelah anaknya Mario terlibat kasus penganiayaan. Mario yang sudah menjadi tersangka itu dikenal sebagai sosok yang kerap memamerkan barang-barang mewah di media sosial.
Rafael tercatat sebagai salah pejabat Ditjen Pajak yang memiliki kekayaan fantastis. Total harta Rafael bahkan melebihi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Teranyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasi adanya TPPU yang diduga dilakukan Rafael selaku Kepala Bagian umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Selatan II Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
PPATK bahkan sudah sejak lama menyerahkan temuan tersebut ke KPK. Temuan adanya praktik rasuah itu dilaporkan PPATK ke KPK sejak 2012.
KEYWORD :
Warta DPR Sufmi Dasco Ahmad Gerindra PPATK pajak KPK LHKPN
