Legislator Dapil Jatim III itu juga menyatakan, fasilitas kesehatan juga perlu untuk menjadi perhatian supaya orang yang datang dari luar negeri bisa dengan nyaman menikmati fasilitas tersebut.

Fraksi Gerindra DPR RI meminta agar pemerintah meninjau ulang atau mencabut peraturan tersebut, karena akan memberatkan bagi keluarga yang pendapatannya pas-pasan, pedagang kecil, dan UMKM yang baru saja bangkit secara bertahap dari krisis yang disebabkan pandemi Covid-19.

Pengurus Partai Gerindra dan seluruh sayap organisasinya seperti TIDAR harus bekerja keras mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan terus-menerus melakukan tindakan nyata kepada masyarakat.

Nah dengan kapasitas yang ada, alhamdulillah di Banten untuk stok BBM ini kelihatannya aman dan tidak ada kendala. Namun kita ingin ingatkan kepada mereka (Pertamina) supaya safety standard-nya tinggi. Jangan sampai kejadian (kebakaran) kembali, karena (kebakaran tangki BBM) ini sudah beberapa kali kejadian. Itu kan pasti mengganggu distribusi BBM ke seluruh Indonesia.

Saya mencium ada aroma tidak sehat ini, masa tahun ini saja sudah 3 kali terjadi kebakaran. Dimana fungsi manajemen resiko? Kalau karena alasan teknis, mestinya, dengan resiko yang baik maka kecelakaan karena alasan teknis dapat dihindari.

Kata `atau` sebagai sanksi dalam RUU PKS ini nantinya malah bisa dijadikan alat untuk mengganti hukuman yang ada. Sehingga tidak ada efek jera sebagaimana tujuan awal dicantumkannya sanksi. Usul saya digunakan sanksi kumulatif yang merupakan gabungan antara sanksi penjara dan denda.

Disinilah yang kita tunggu satu kejelasan terhadap langkah-langkah OJK terhadap pinjol. Dimana justru kita liat OJK harusnya memberikan protect (perlindungan) kepada masyarakat melalui sosialisasi akan bahaya pinjol ilegal.

Pada waktunya kita akan tentukan apakah Pak Prabowo maju dan apakah Pak Prabowo kemudian menerima, lalu kemudian calon dari Partai Gerindra kita akan declare.

Soal perlu atau tidak perlu, tentunya pak jokowi yang tahu, masih memerlukan jubir atau tidak. Tapi ketika pak presiden membuat keputusan memerlukan jubir, tentunya harus komunikatif, smart dan energik.

Mungkin kajian yang lebih matang, terutama mengenai harga PCR, Saya pikir itu perlu dikeluarkan kebijakan, kemudian mengenai tata cara PCR-nya.