Kita minta agar prosesnya dilakukan sesuai dengan hukum, dengan ketentuan hukum yang berlaku mau mengedepankan praduga tak bersalah.

Jangan kita salahkan rakyat, jadi ketika negara gagal hadir di situ, rakyat yang hanya kita salahkan.

Baik angkutan publiknya, prasarananya, baik itu jalan kereta api, kemudian nanti pelabuhan dan bandar udaranya untuk dipersiapkan.

Saya berharap dalam konteks daerah-daerah yang statusnya dianggap sebagai daerah bencana, transfer keuangan daerahnya jangan dikurangi.

Bukan persoalan struktural, polisi di bawah siapa, kemudian pengangkatan Kapolri oleh siapa, dengan persetujuan siapa, bukan itu. Tapi pengendalian.

Untuk keperluan kelengkapan data atas dokumen yang dibutuhkan, lokasi operasional, area konsesi, peta konflik, serta data relavan lainnya.

Kategori I itu maksimumnya Rp1 juta, kemudian Rp10 juta, Rp50 juta, Rp200 (juta), Rp500 (juta), Rp2 miliar, Rp5 miliar, dan Rp50 miliar.

KPKmenjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU Fraksi Partai Gerindra, Parwanto pada hari ini, Kamis, 20 November 2025.

Kemungkinan besar Komisi III ya, tapi kita nggak tahu. Yang jelas, kalau Komisi III ditugaskan, kita siap.

Jadi sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana.