Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberanian untuk membenahi persoalan mendasar yang selama ini menghambat optimalisasi kekayaan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Andre, langkah pemerintah menutup celah kebocoran sumber daya alam (SDA) serta menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari agenda perubahan yang perlu dilihat secara objektif.
Andre mengatakan, Prabowo sebenarnya dapat memilih meneruskan kebijakan sebelumnya tanpa mengambil langkah yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Namun, Presiden justru berupaya memperbaiki tata kelola kekayaan negara yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik underpricing dan underinvoicingdalam ekspor SDA. Praktik tersebut berpotensi membuat nilai kekayaan alam Indonesia tidak tercermin secara optimal dalam transaksi perdagangan.
“Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam justru kalah dan dipermainkan oleh korporasi. Karena itu, Presiden mengambil kebijakan agar seluruh ekspor dikontrol pemerintah sehingga kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh negara,” kata Andre dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).
Andre menilai, pembenahan tata kelola ekspor tersebut berpotensi mendapat tantangan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang merugikan negara.
Dia juga menyoroti pentingnya memastikan devisa hasil ekspor kembali dan dikelola sesuai ketentuan di dalam negeri. Menurutnya, penempatan hasil ekspor di luar negeri, termasuk Singapura dan Hong Kong, perlu menjadi perhatian agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam Indonesia dapat dirasakan lebih luas.
Andre berpandangan, kebijakan tersebut memperlihatkan keseriusan Prabowo merealisasikan komitmen untuk mengatasi kebocoran kekayaan negara yang telah disampaikan sejak masa kampanye.
Karena itu, dia meminta masyarakat tidak semata-mata menilai kebijakan pemerintah berdasarkan perbedaan pilihan politik. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus disertai penilaian objektif terhadap tujuan dan dampak kebijakan yang dijalankan.
Selain persoalan SDA, Andre menilai program MBG menjadi salah satu agenda penting yang perlu dilihat berdasarkan kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah.
Dia mengaku menemukan banyak siswa dan orang tua yang mengharapkan program tersebut saat melakukan kunjungan ke berbagai wilayah. Kondisi itu, menurutnya, berbeda dengan perdebatan mengenai MBG yang ramai berkembang di Jakarta.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan. Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” ujarnya.
Andre mencontohkan pengalamannya saat mendampingi Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, ketika wilayah tersebut terdampak bencana alam.
Dalam kunjungan itu, sejumlah siswa sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan harapan agar mereka juga mendapatkan MBG.
Bagi Andre, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa suara masyarakat di daerah perlu diperhitungkan dalam menilai manfaat dan keberlanjutan program pemerintah.
Meski demikian, dia tidak menampik pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang menjadi perhatian ialah insiden keracunan makanan di sejumlah wilayah.
Andre meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh pihak yang terlibat memperketat pengawasan, sekaligus memastikan setiap penyedia makanan mematuhi standar operasional prosedur (SOP).
Menurutnya, pelanggaran dalam proses pengolahan makanan, termasuk ketidaksesuaian jadwal memasak dan standar penyajian, dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan pangan.
Dia mendukung penindakan terhadap dapur penyedia MBG yang terbukti melanggar ketentuan. Pengawasan juga perlu diperkuat dengan memanfaatkan teknologi, termasuk kamera CCTV dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), untuk membantu mendeteksi pelanggaran operasional.
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Andre menyebut penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang. Besarnya jumlah penerima tersebut, kata dia, harus diikuti peningkatan kualitas pelaksanaan dan sistem pengawasan yang memadai.
Dia menegaskan, capaian jumlah penerima manfaat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kasus keracunan. Setiap insiden harus ditangani secara serius agar tidak terulang dan tidak membahayakan anak-anak.
Di sisi lain, Andre menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Dia menyebut prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen, sedangkan di Sumatera Barat mencapai 24 persen.
Menurutnya, persoalan gizi tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk memastikan program MBG berjalan efektif, dengan tetap mengutamakan keamanan pangan dan kualitas makanan.
“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Andre berharap pemerintah konsisten memperbaiki tata kelola SDA sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG. Kedua agenda tersebut, menurutnya, perlu dikawal melalui pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan agar tujuan memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi VI Andre Rosiade dua tahun Prabowo MBG Gerindra
