Sabtu, 27/04/2024 00:30 WIB

Pengamat Nilai, Pemerintah Abaikan Nurani Rakyat Terkait Tindakan Rusia ke Ukraina

Pemerintahan Jokowi dinilai telah mengabaikan nurani rakyat yang tidak menyetujui tindakan Rusia menyerbu Ukraina.

Anggota layanan pasukan Rusia naik di atas kendaraan lapis baja di daerah yang dikuasai Rusia di wilayah Zaporizhzhia di Ukraina (File: Alexander Ermochenko/Reuters)

Jakarta, Jurnas.com- Pengamat Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Sahid Dr. Algooth Putranto menilai Pemerintah Joko Widodo telah mengabaikan nurani rakyat yang tidak menyetujui tindakan Rusia menyerbu Ukraina.

“Hasil survei SMRC sudah sangat jelas bahwa mayoritas responden tidak setuju Rusia menyerbu Ukraina dan menilai sebaiknya Presiden Jokowi mengambil peran aktif ikut mendamaikan perang Rusia-Ukraina. Yang terjadinya malah pemerintah kita tak tegas,” tuturnya, Rabu (31/8).

Hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang Opini Publik tentang KTT G20 yang dilakukan 5 – 13 Agustus 2022 mendapati sebanyak 71% tidak setuju Rusia menyerbu Ukraina dan 58% menilai sebaiknya Presiden Jokowi mengambil peran aktif ikut mendamaikan perang Rusia-Ukraina.

Menariknya, mayoritas responden yang tidak setuju tidak kemudian mendukung pelarangan Rusia menghadiri kegiatan G20 di Bali. Sehingga dapat diartikan masyarakat kita sudah dapat membedakan antara bersikap dan bertingkah laku sebagai tuan rumah kegiatan internasional. Hal ini jelas bertolak belakang dengan sikap pemerintah Joko Widodo yang cenderung ragu bersikap terhadap Rusia. Di panggung diplomasi, Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Joko Widodo selalu bermain cantik di forum PBB.

Jokowi yang terpilih pada Pemilu 2014, di tahun 2016 berani membusungkan dada di depan agresivitas China di Natuna. Pemilih terdidik tentu sadar itu sekadar pertunjukan, namun itu dibutuhkan untuk menunjukkan sikap kebangsaan kita,” tuturnya.

Sikap bangsa Indonesia, lanjutnya, sudah sangat jelas dipaparkan dalam Pembukaan UUD 1945 dimana bangsa Indonesia meyakini penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Selain itu, bangsa Indonesia yang merebut kemerdekaan meyakini harus turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Dalam kasus Ukraina, pemerintah kita sikapnya pagi kedelai, sore tempe alias mencla-mencle," katanya.

Meski demikian, Algooth Putranto berharap hasil survei SMRC dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengambil sikap. “Pemerintah kita ini kan terkenal mendengarkan rakyat. Lihat saja itu beberapa aturan lahir atau batal karena suara publik. Meski dalam hal Ukraina, saya kok pesimistis,” tandasnya.

KEYWORD :

Jokowi Rusia Ukraina Nurani Rakyat




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :