Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengecam pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang menyebut tidak ada mafia di balik kelangkaan dan mahalnya minyak goreng (migor) belakangan ini.
Menurut Mulyanto, Mendag harus lebih banyak mengamati lebih cermat tata kelola industri migor. Selain itu mendag harus lebih sering diskusi dengan pakar di bidang ini.
"Mendag yang baru, Zulhas, jangan menganggap remeh sengkarut migor yang sudah berjalan hampir delapan bulan ini. Mendag juga jangan jumawa, dengan menyatakan sudah mengetahui dengan pasti akar persoalan migor ini yakni, keterlambatan antispasi Pemerintah atas pasokan CPO untuk migor, serta menihilkan adanya mafia migor," ujar dia kepada wartawan, Selasa (21/6).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan ini mengatakan, apa yang disampaikan Mendag baru ini terlalu menyederhanakan masalah. Padahal sejatinya tidak demikian. Kalau soal pasokan CPO, faktanya Indonesia tidak kurang, termasuk untuk kebutuhan migor domestik.
“Pemerintah sudah beberapa kali buka-tutup kebijakan DMO (domestic market obligation) untuk memastikan kecukupan pasokan CPO untuk produksi migor nasional,” terang Mulyanto.
Presiden Jokowi sudah mengambil kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya, yang menyebabkan tangki-tangki penyimpanan CPO luber. Bahkan ketika Pemerintah menggulirkan kebijakan flush out (pengosonganh tangki simpan CPO untuk ekspor), pengusaha kelapa sawit justru teriak bahwa, tangki-tangki minyak sawit mentah (CPO) mereka masih belum terkuras sepenuhnya.
"Nahasnya, sampai kebijakan ekspor itu dibuka kembali, nyatanya tidak terjadi penurunan harga migor secara signifikan, sesuai HET baik untuk migor curah maupun migor kemasan," kata Mulyanto
Karena itu, dia meminta Mendag Zulhas bekerja dengan baik dan tidak membuat statemen yang menihilkan keberadaan mafia migor. Publik jadi terkesan Mendag baru membela dan menutup-nutupi keberadaan mafia migor tersebut.
"Harapan kita secara normatif, bagi Menteri baru adalah apa yang baik dari Menteri sebelumnya untuk dapat diteruskan. Kebijakan yang kurang, agar dilengkapi dan disempurnakan. Sementara kebijakan yang jelek, agar dihentikan," tandasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Mulyanto minyak goreng Mendag Zulkifli Hasan
