Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo. (Foto: Ist)
JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bersama Anggota Komisi IX DPR RI,Edy Wuryanto meninjau langsung program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blora.
Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis akhir tahun lalu, prevalensi stunting di Blora berada pada angka 21,5 persen lebih tinggi dari rata-rata provinsi yaitu 20,9 persen.
Pada kesempatan tersebut, Hasto mengatakan menyampaikan bahwa fokus penurunan stunting lebih pada fase pencegahan, yakni mulai dari calon pengantin, ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun.
"Penyiapan calon pengantin wajib dilakukan, tiga bulan sebelum pernikahan kedua mempelai harus diperiksa kesehatannya agar layak hamil dan melahirkan, jadi jangan hanya fokus pada prewedding yang mahal tapi melupakan prakonsepsi," kata Hasto pada kegiatan bertajuk Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja di Pendopo Kabupaten Blora Sabtu (14/5)
Pemeriksaan yang dimaksud meliputi kadar hemoglobin (Hb), lingkar lengan atas serta berat dan tinggi badan pada calon pengantin wanita. Jika hasilnya belum memenuhi syarat, masih ada waktu tiga bulan untuk mencukupi nutrisi sebelum terjadi kehamilan.
Akan tetapi apabila pemeriksaan dan hasil kurang memuaskan baru terdeteksi sesaat sebelum pernikahan, maka BKKBN mengimbau agar pasangan tersebut menunda sejenak kehamilannya hingga indikator-indikator kesehatan terpenuhi.
Konsep ini tentu memerlukan pengertian dari masyarakat bahwa pemerintah bukan bermaksud mengintervensi area privat tetapi semata-mata menginginkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat.
Hasto juga menyampaikan, stunting memerlukan pendekatan spesifik dan sensitif. Untuk itu, BKKBN yang dalam Perpres 72 Tahun 2021 diberi mandat sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting tidak bosan-bosannya menggalang kerja sama antarberbagai sektor agar dua aspek ini teratasi dengan komperehensif.
Jawa Tengah dalam hal ini telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi dan di sejumlah kabupaten kota. Tim ini bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Provinsi Jawa Tengah.
BKKBN juga telah merekrut Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri Bidan/Nakes, Kader PKK, dan Kader KB. TPK bertugas mendeteksi dini faktor resiko stunting serta melakukan pendampingan dan surveilans, meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayan rujukan, dan penerimaan bantuan sosial.
Saat ini tercatat 27.931 TPK di Jawa Tengah dan 681 di Blora.
Pemerintah daerah juga telah mendapat suplai anggaran dalam bentuk DAK dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk memperlancar kegiatan Bangga Kencana khususnya penurunan stunting.
Berbagai upaya juga telah dilakukan Kabupaten Blora demi menurunkan angka stunting mulai dari penyiapan remaja sehat hingga Pemberian Makanan Tambahan khusus stunting di Posyandu. Blora juga telah berinovasi dengan kelor yang telah diolah menjadi berbagai makanan nikmat padat gizi.
Rangakain kegiatan dimulai dengan Bedah Pawon Waras di Desa Bangkle, Kecamatan Blora lalu mengunjungi pelayanan MOW di RSUD dr. Sutijono, Penandatanganan MoU antara BKKBN Pusat dengan PT. Weltek Healthin Indonesia Tentang Peningkatan Peran Aplikasi Bubidan dalam Mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Penyerahan MoU antara Pemkab Blora dengan UNIMUS, penyerahan antropometri pada Posyandu serta Talkshow yang diawali dengan pagelaran wayang "Semar Mbrasto Stunting".
Acara ini dihadiri oleh Bupati Blora H. Arif Rohman, Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, beserta tim BKKBN Pusat dan Provinsi serta jajaran Forkopimda Blora.
KEYWORD :Penurunan Stunting Blora Hasto Wardoyo
