Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Jakarta - Pemerintah harus segera mengevaluasi dan menghentikan kebijakan bebas visa bagi Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai telah menimbulkan banyak keresahan bagi masyarakat. Soal WNA ini semakin hangat, setelah beredar banyak di media ditemukannya tenaga kerja asing (TKA) yang menyalahgunakan visa masuk tersebut untuk bekerja.
"Fakta ini sebetulnya tidak bisa dibantah begitu saja. Kemenaker, imigrasi dan kepolisian telah banyak melakukan penangkapan. Pemerintah harus sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini," jelas Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI saat dihubungi Jurnas.com pada Jumat (23/12) pagi.
Anggota DPR dari Fraksi PAN itu menyatakan bahwa kebijakan bebas visa tersebut harus dicabut. Menurutnya ada beberapa alasan yang mendasari pernyataanya. Bahwa kebijakan bebas visa itu telah menghilangkan potensi Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1,3 triliun. Dengan adanya kebijakan bebas visa tersebut, penerimaan negara dari biaya penerbitan visa reguler dan on arrival menjadi hilang.
Saleh menyoroti kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke Indonesia belum maksimal. Akibatnya, kata anggota DPR yang berasal dari Dapil Sumut II itu, ada banyak temuan dimana visa kunjungan wisata digunakan untuk bekerja.
"Begitu juga koordinasi antar kementerian lembaga terkait dinilai belum berjalan dengan baik," ucap Saleh.
Saleh meminta pemerintah harus lebih fokus untuk menciptakan lapangan kerja bagi WNI. Sebab, investasi asing yang masuk semestinya dimaksimalkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi WNI. Dengan begitu, kata Saleh, pengiriman TKI ke luar negeri bisa diminimalisir.[]
saleh partaonan daulay kebijakan bebas visa
