Rabu, 15/05/2024 12:07 WIB

Menteri Bahlil: Penundaan Pemilu Bagus untuk Investasi

Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik, kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif dan dalam mekanisme UUD, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi. Tapi harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara.

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia usai menghadiri Diskusi Publik yang diadakan Fraksi PKB. (Foto: Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Peniup peluit wacana penundaan pemilu, Bahlil Lahadalia kembali menegaskan bahwa wacana yang belakangan ikut disuarakan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sah-sah saja dilakukan.

Menurut Menteri Inventasi Indonesia merangkap Kepala BKPM ini, bergulirnya wacana tersebut di kalangan dewan juga masih dalam kewajaran. Terlebih, parlemen merupakan lembaga demokrasi.

“Parlemen ini kan lembaga demokrasi. Orang mau cerita apa saja termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram. Jadi penundaan pemilu itu wajar-wajar saja asalkan berjalan sesuai konstitusi dan aturan UUD kita,” kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).

“Sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara itu wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana proses di parlemen. Boleh atau tidak. Monggo diselesaikan di sini,” sambungnya.

Bahlil hadir ke Gedung DPR guna menjadi keynote speaker dalam diskusi publik Fraksi PKB DPR RI yang bertema Menangkap Peluang Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Menurutnya, diskusi yang diadakan Fraksi PKB ini sangat bagus dan menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pemikiran inovatif.

Fraksi PKB ini sangat bagus, selalu berinovasi dan berevolusi terus. Saya pikir ini sesuatu yang bagus kalau dilakukan secara rutin dan terus menerus,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Bahlil juga menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu berpengaruh dengan investasi. Apalagi, para pelaku usaha juga sangat membutuhkan kepastian.

“Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik, kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif dan dalam mekanisme UUD, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi. Tapi harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara,” tandasnya.

Hadir dalam diskusi itu sejumlah pembicara, antara lain Wamen ESDM Kartika Wiroatmojo, Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi, Direktur Investasi INA Stefanus Hadiwidjaja dan Ketua KADIN Reza Maspaitella.

KEYWORD :

Warta DPR Fraksi PKB Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia penundaan pemilu investasi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :