Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Universitas Negeri Surabaya.
Surabaya, Jurnas.com - Konsepsi Green Economy dan Blue Economy secara paradigmatik lahir pada tahun 1980-an sebagai respons kegagalan perekonomian dunia yang kapitalistik eksploitatif.
Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, konsep green economy ini sejatinya bukan gagasan baru. "Faktanya para pendiri bangsa sudah sejak awal merintis ini (green economy, red)," kata Hasto dihadapan para mahasiswa dan akademisi.
Hasto mengupas tentang konsep green economy yang sudah digagas para pendiri bangsa saat memberikan Kuliah Umum berjudul "Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Ekonomi Hijau dan Digital Menuju Indonesia Emas 2045" di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (25/2/2022).
Dalam kesempatan itu, turut hadir Ketua DPP PDIP Prof. Rokhmin Dahuri bersama Rektor Unesa, Prof. Dr. Nurhasan dan sejumlah kepala daerah wilayah Jawa Timur termasuk Wai Kota Surabaya Eri Cahyadi.
"Djoeanda (Raden Djoeanda Kartawidjaja), ketika dipercaya oleh Bung Karno menjadi Perdana Menteri, ia memilih membangun waduk-waduk pembangkit listrik tenaga air seperti Jatiluhur."
Apa Itu Hari Kesaktian Pancasila? Ini Sejarahnya
"Mengintegrasikan hutan-hutan tidak boleh diberikan kepada swasta dan asing karena kesadaran dari Soekarno bahwa Indonesia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia bersama Brasil dan Kongo," kata Hasto.
Karena itu, dia menyayangkan jikalau ada peneliti atau ahli menyampaikan konsep Green Economy dengan berkiblat dengan dunia barat.
Mereka lupa menggali seluruh konsepsi dari bangsa sendiri yang berada di wilayah laut. Seharusnya semua berdasarkan Pancasila serta memahami kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
"Pancasila-lah dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni (1945) dengan prinsip gotong royong musyawarah mufakat, menghasilkan suatu konsep tentang ekonomi jerakyatan gang egaliter. Tentang nilai-nilai yang inklusif sebagai suatu bentuk transformasi ekonomi hijau," jelas Hasto.
Pria asal Yogyakarta ini pun menjelaskan, bahwa Presiden pertama RI Soekarno sudah mencanangkan tentang Green Economy ini tidak terlepas dari tata ruang. Sehingga ada koridor strategis bahwa Kalimantan menjadi Ibu Kota Negara dan sebagai kekuatan angkatan udara Indonesia. Kemudian, Indonesia Timur sebagai suatu pusat dari kekuatan maritim Indonesia.
Lalu Sumatera sebagai pusat perkebunan, Jawa-Bali sebagai pusat riset dan lumbung pangan, Bandung sebagai pusat pertahanan militer darat, dan Sulawesi juga sebagai lumbung pangan.
"Jangan menggunakan lahan subur untuk kebutuhan industri. Itu politik tata ruang, itu Green Economy di dalam kebijakan tata ruang," kata Hasto.
Menurutnya, konsep ini diadopsi oleh Presiden Jokowi yakni Indonesiasentris.
"Yang terpenting bukanlah mendorong kemajuan berdasarkan eksploitasi alam tetapi bagaimana menggunakan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah apa yang kita punya," ujar Hasto.
Karenanya, semangat berdikari harus digelorakan. Agar mampu menciptakan peluang untuk kemajuan.
"Jika kita mampu berdiri diatas kaki sendiri, Indonesia Emas 2045 menjadikan suatu langkah harapan. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita," kata Hasto.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti dari sisi maritim Indonesia, bahwa menyatakan mengembangkannya sangat luas dan harus dioptimalkan.
"Nilai ekonominya bagus sekali, sekitar US 1,4 Triliun Dollar per tahun. Artinya hampir tujuh kali lipat dari APBN kita," ucap Rokhmin
Karenanya, jika ekonomi maritim ini dikelola dengan sains dan teknologi, maka bisa membangkitkan 45 juta orang untuk bekerja.
"Jadi artinya hampir 50 persen masalah bangsa, kalau kita manage saja ekonomi maritim dengan profesional itu sudah selesai," kata Rokhmin.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Green Economy Hasto Kristiyanto Pancasila
