Ilustrasi kelapa sawit (foto: CGTN)
KUALA LUMPUR, Jurnas.com - Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia mengatakan akan memanggil semua perusahaan yang menghadapi larangan impor Amerika Serikat (AS) atas dugaan praktik kerja paksa untuk membahas tindakan segera untuk mengatasi tuduhan tersebut.
Dikutip dari Reuters, pabrik-pabrik Malaysia, yang mencakup pemasok utama minyak kelapa sawit dan sarung tangan medis, berada di bawah pengawasan ketat atas tuduhan pelecehan terhadap pekerja migran, yang merupakan bagian penting dari tenaga kerja manufaktur negara itu.
Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS mengatakan pada Jumat (28/1) pihaknya akan melarang impor dari pembuat sarung tangan sekali pakai YTY Group berdasarkan informasi yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menggunakan kerja paksa.
Itu merupakan larangan ketujuh terhadap perusahaan Malaysia dalam dua tahun.
Badan tersebut juga menetapkan bahwa produsen minyak sawit Malaysia Sime Darby Plantation menggunakan kerja paksa dalam operasinya dan bahwa barang-barang perusahaan akan disita.
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M Saravanan mengatakan akan bertemu dengan semua perusahaan yang menghadapi larangan impor di Amerika Serikat, bersama dengan dua pembuat sarung tangan - WRP Asia Pasifik dan Top Glove - yang telah melihat larangan mereka dicabut CBP.
"Pendekatan yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini dapat dijadikan pedoman dan perbaikan bagi perusahaan lain," kata Saravanan dalam sebuah pernyataan, Minggu (30/1).
Saravanan mengatakan dia juga telah memerintahkan penyelidikan segera atas tuduhan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Tenaga Kerja, dan memperingatkan tindakan tegas terhadap perusahaan yang gagal meningkatkan praktik mereka.
Ia mengakui bahwa tuduhan kerja paksa terhadap perusahaan Malaysia mempengaruhi kepercayaan investor di negara tersebut.
Malaysia tahun lalu mengumumkan Rencana Aksi Nasional tentang Kerja Paksa untuk menghapus praktik-praktik kasar seperti jeratan utang, asrama yang tidak higienis bagi pekerja dan lembur berlebihan pada 2030.
KEYWORD :Malaysia Amerika Serikat kelapa sawit kerja paksa
