Korps Bhayangkara Polri
Jakarta, Jurnas.com - Polri dinilai politis terkait tawaran terhadap mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti tes asesmen atau uji kompetensi sebagai ASN Polri.
Penilaian itu disampaikan Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/12). Menurutnya, perlakuan khusus terhadap mantan pegawai KPK tersebut sebagai bukti Polri berpolitik.
"Polisi itu politis, kenapa ada perlakuam spesial kepada 57 orang mantan pegawai KPK," kata Abdul Fickar.
Eks Pimpinan KPK Demo Minta Firli Bahuri Dicopot
Abdul Fickar menjelaskan, putusan untuk menerima mantan pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri diambil secara sepihak. Hal itu juga menjadi salah satu alasan Polri politis.
"Karena putusan itu diambil dengan kewenangan diskresi Polri, kalau bahasa sederhananya keputusan itu diambil secara sepihak dan semaunya," tegasnya.
Diketahui, sebanyak 44 mantan pegawai KPK yang menerima tawaran sebagai ASN Polri akan menjalani tes asesmen atau uji kompetensi hari ini, Selasa, 7 Desember 2021.
"Di assesment center, Gedung TNCC Mabes Polri," kata Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Selasa (7/12).
Diketahui, uji kompetensi atau asesmen ini dilakukan untuk menentukan jabatan masing-masing di lingkungan Korps Bhayangkara sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
"Tahap berikutnya akan dilaksanakan kegiatan uji kompetensi atau asasesment. Uji kompetensi itu sifatnya hanya mapping sesuai kompetensi yang dimiliki oleh pegawai KPK yang akan bergabung sebagai ASN Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.
Total terdapat 44 mantan pegawai KPK akan menjalani uji kompetensi tersebut karena telah menerima tawaran sebagai ASN Polri, salah satunya Novel Baswedan. Sementara delapan orang menyatakan penolakan.
Kemudian empat lainnya tengah dalam proses pertimbangan lebih lanjut, serta satu orang mantan pegawai KPK bernama Nanang meninggal dunia.
KEYWORD :Pegawai KPK Novel Baswedan ASN Polri Tes Asesmen
