Demonstrasi yang pernah dilakukan PB HMI./foto:net
Jakarta - Situasi kegaduhan politik dalam negeri yang menjadi fenomena akhir-akhir ini menjadi sorotan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Bahwa semenjak reformasi, era Presiden Jokowi menjadi rezim pemerintahan dengan situasi politik yang paling gaduh.
“Kami perhatikan, era Presiden Jokowi tak pernah absen dari kegaduhan politik. Mulai dari penyusunan struktur kabinet, kebijakan para menteri kerap tumpang tindih dan kadang tak sejalan dengan undang-undang," ucap Muhammad Adil, di pelataran Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (17/10).
Menurutnya, sengketa beberapa partai politik yang terjadi kental intervensi serta campur tangan pemerintah. Sangat tampak kasar dan telanjang, kata Adil dalam hal ini, adalah yang dipertontonkan oleh Menteri Hukum HAM, Yasonna Laoly. Perpecahan Partai Golkar dan dualisme PPP menurut Adil adalah contoh yang paling nyata.
"Itu menunjukkan betapa perangkat pemerintah (Menteri Hukum dan Ham) menjadi alat untuk mengartikulasikan kepentingan Jokowi. Presiden tidak boleh bersikap demikian, Presiden harus netral,” kritik Adil.
Oleh karena itu, bagi HMI, kepolisian memiliki peran sangat penting sebagai penjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Kepolisian sangat penting untuk berperan merespon setiap upaya-upaya yang berpotensi menciptakan kegaduhan politik dan gejolak sosial di masyarakat. Misalnya soal antisipasi setiap tindakan, ujaran, atau issu-issu provokatif yang berpotensi menciptakan konflik sosial.
"Kepolisian harus tegas jika ada pihak yang secara sengaja mencoba untuk menyulut kemarahan publik, sebab itu sangat berpengaruh pada kondusifitas pelaksanaan pemilukada. Contoh yang terjadi di Jakarta, pernyataan berbahaya salah satu calon gubernur yang memicu kemarahan masyarakat itu harus disikapi secara tegas dan diproses secara hukum," ucap Adil berharap.[]
KEYWORD :
jurnas era jokowi joko widodo presiden indonesia kegaduhan politik pemilukada pilkada dki pil
