Massa dari HIMMAH menggelar aksi unjuk rasa di dapan Kejari Padanglawas, Kamis (26/11). (Foto: Ist)
Padanglawas, Jurnas.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (HIMMAH) Padanglawas, menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Padanglawas (Kejari Palas), Kamis (26/11).
Massa yang datang dengan membawa spanduk dan beberapa poster itu, mendesak Kejari Palas segera memanggil dan memeriksa Yenny Nurlina Siregar selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Palas, karena terindikasi telah melakukan korupsi.
Dalam pernyataan sikapnya yang ditanda tangani Ketua HIMMAH Palas, Imam Sahala Pohan, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang intinya meminta Kejari Palas segera memeriksa Kaban Bappeda Palas, karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi pada sejumlah program kegiatan di Bappeda.
Koordinator aksi Sulthoni Bulqiyah Hasibuan menyebutkan, diantara kegiatan yang terindikasi korupsi diantaranya, penyusunan rencana induk pembangunan sumber daya air di Siraisan tahun 2016, penyusunan rencana induk Bandar Udara Padanglawas 2016.
Kemudian kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah tahun 2019 tentang RT RW tahun 2018-2038, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Padanglawas 2019-2024, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Padanglawas 2021.
"Dari beberapa item kegiatan yang ditangani Bappeda, kami menduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Untuk itu kami minta Kejari dapat mengusut tuntas kasus ini serta memeriksa pihak-pihak termasuk Kepala Bappeda Palas," kata Bulqiyah Hasibuan.
Menurut Bulqiyah, sejak ditetapkannya UU No : 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padanglawas, Kejari Padanglawas juga berdiri sebagai lembaga penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, dakwaan dan penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan lainnya. Namun sejak berdiri hingga saat ini, masyarakat kecewa dengan kinerja Kejari Padanglawas.
"Sampai saat ini apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap kinerja Kejari untuk memberantas tindak pidana korupsi masih sangat jauh dari harapan," tegas Bulqiyah.
Malah ia menduga, lemahnya kinerja Kejari dan lenyapnya beberapa persoalan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat adalah akibat adanya perselingkuhan kekuasaan.
"Kami minta Kejari Padanglawas untuk serius mengusut seluruh persoalan yang dilaporkan masyarakat," tegas Bulqiyah.
Hingga aksi berakhir, tidak satu pun pejabat Kejari menerima pengunjukrasa. Massa pun akhirnya membubarkan diri tanpa ada tanggapan.
KEYWORD :Padanglawas HIMMAH Bappeda Korupsi
