Wakil Ketua Komisi XI DPR, Eriko Sotarduga
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi XI Eriko Sotarduga menilai lembaga yang dapat memberikan jaminan bagi pemegang polis asuransi penting untuk dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan yang baru dibentuk.
Menurutnya, Lembaga Penjamin Polis memungkinkan untuk disatukan dengan lembaga yang sudah ada seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setidaknya, terdapat dua opsi yakni dengan memperbesar kewenangan LPS untuk dapat menjamin sektor asuransi, atau justru membentuk organisasi baru.
"Walaupun dalam pembicaraan informal kami, lebih baik yang sudah ada. Karena memang sudah selama ini LPS berjalan dengan baik sekali. Kan sayang kalau tidak kita kembangkan untuk sekaligus pengembangan asuransi," kata Eriko.
Merebaknya kasus gagal bayar sejumlah perusahaan asuransi milik Pemerintah seperti sekarang ini, menurut Eriko dapat dijadikan pelajaran bagi DPR RI agar dalam pembuatan undang-undang dapat lebih rigid. “Tidak boleh ada yang namanya celah abu-abu, tidak boleh ada kemungkinan hengki-pengki, jadi harus strict,” imbuhnya.
Untuk itu, pembentukan Panja juga dilakukan supaya dapat menjadi dasar pembentukan undang-undang kedepannya. “Jujur saja ada blessing in disguise juga dalam hal ini, dalam situasi yang berat ini ternyata ada hal yang positif supaya kita dalam membentuk undang-undang tidak lagi boleh ada yang namanya kemungkinan, setengah-setengah, atau bahkan celah,” tegas Eriko.
Meski kondisi pasar ekonomi cenderung dinamis, dasar hukum yang baik dinilai menjadi hal yang sangat penting. Eriko mengumpamakan, jika sebuah perusahaan saham memiliki fundamental perusahaan yang baik, maka tidak akan mungkin terjadi fluktuasi yang cukup jauh.
“Kalau memang perusahaan itu ada basic yang kuat, punya tata kelola keuangan yang cukup baik, Apakah mungkin jatuhnya terlalu jauh? Kan tidak mungkin. Tentu ada hal yang perlu diteliti disini, berarti ada celah aturan yang diakali disini, ini yang menjadi pelajaran berharga buat kita,” tutup Eriko.
Warta DPR Komisi XI DPR Eriko Sotarduga
