Pemimpin Korea Utara, Kim Jong un (Foto: AFP/KCNA via KNS)
New York - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengizinkan lembaga-lembaga kemanusiaan beroperasi kembali di Korea Utara. Pencabutan itu dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada 2018.
DK PBB mengabulkan pembebasan dari sanksi kepada UNICEF, Yayasan Eugene Bell, Sahabat Kristen Korea, dan LSM Kanada, Langkah Kesehatan Masyarakat, untuk bekerja di negara yang menghadapi sanksi atas program nuklirnya sejak 2006.
"Pembebasan itu sekaligus mengizinkan pengiriman barang ke Korea Utara untuk program kemanusiaan kelompok-kelompok tersebut, termasuk keperluan untuk memerangi TBC dan malaria di negara miskin itu," kata kantor berita Korea Yonhap.
Komite PBB yang diberi mandat untuk menangani masalah tersebut memberikan izin kepada sejumlah barang yang akan dikirim UNICEF ke Korea Utara, yang mencakup komputer dan televisi untuk penggunaan rumah sakit, serta sembilan ambulan senilai USD205.740.
Pengecualian ini berlaku selama enam bulan. "Barang-barang itu bernilai total sekitar USD520.000," kata laporan media itu.
Korea Utara meratifikasi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir pada 1985 tetapi kemudian menarik diri pada 2003, dengan menggunakan alasan agresi AS untuk membenarkan keputusannya.
Pada Oktober 2006 PBB mengecam uji coba nuklir pertama yang dilakukan Korea Utara dan menjatuhkan sanksi yang kemudian ditingkatkan pada 2016.
Komite PBB itu juga mengizinkan pengangkutan mikrofon dan pengeras suara ke negara itu.
Organisasi bantuan yang beroperasi di Korea Utara pada masa lalu mengeluh bahwa sanksi berlapis-lapis telah mempengaruhi operasi mereka yang menyebabkan gangguan saluran perbankan, gangguan dalam rantai pasokan dan keterlambatan dalam pengangkutan barang.
KEYWORD :Korea Utara DK PBB Amerika Serikat
