Forum PBB
Jakarta - Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional menyakini dunia semakin menyadari zakat telah mengalami pergeseran dari sekadar isu filantropi ke solusi sosial dan ekonomi.
”Saya menyaksikan dan mendengarkan sendiri bagaimana pejabat-pejabat tinggi PBB dan UNDP menilai pendanaan SDGs tidak ingin terlalu bergantung pada donasi, tetapi melalui pendanaan alternatif," ujar Wakil Ketua Baznas Zainulbahar Noor saat tampil mewakili Ketua Baznas Bambang Sudibyo sebagai pembicara pada side event Economic and Social Council (Ecosoc) PBB, di Kantor Pusat PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/4/2018) waktu setempat.
Menurut Zainul bahwa Zakat merupakan program unggulan yang dianggap mampu mengentaskan kemiskinan dikampanyekan di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dalam kesempatan.itu diperkenalkan “inklusi zakat” sebagai solusi masalah ekonomi dan sosial global.
“Baznas memperkenalkan ‘zakat inclusion’ yang kita yakini pertama di dunia dan telah diluncurkan Presiden Jokowi pada Juni 2017 atau bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan dalam format ‘payment of zakat through branchless banking syatem’ atau agen laku pandai. Ini yang bersama Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York kita kampanyekan pada IDB, UNDP dan PBB,” katanya.
Ia berharap Presiden Jokowi juga meluncurkan pendirian Bank Wakaf Ventura yang digagas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Menurut dia, hal tersebut untuk semakin mempertegas bahwa Indonesia leading dalam ekonomi dan keuangan syariah.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Zainul menceritakan, pada November 2017, ia diminta mewakili Ketua Baznas Bambang Sudibyo menghadiri forum yang membahas pendanaan untuk Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di New York dan Washington DC, AS.
“Sangat terasa zakat menjadi top of mind di forum tersebut yang mengangkat tema ‘Innovative Financing for SDGS: The Role of Islamic Finance’,” ujar dia.
Karena itulah mereka sangat gandrung menggunakan kata alternative financing,” kata Zainul. Gagasan tersebut, lanjut dia, langsung ditangkap oleh Direktur UNDP Indonesia, Christophe dan Wakil Direktur Francine Pickup dengan mendirikan Innovative Financing Lab yang telah diakui PBB.
“Dalam hal ini, Baznas berada di depan. Karena sebagai sebuah lembaga yang total berkecimpung di bidang zakat, insya Allah Baznas lebih mengetahui dan berada di posisi terdepan. Kami yakin PTRI New York sangat gencar menyuarakan bahwa ‘innovative financing dan ‘zakat inclusion’ adalah hal yang genuinely digagas Baznas,” tutur Zainul.
Dia mengisahkan, setelah kembali dari New York pada forum PBB sebelumnya, Dubes RI di PBB, Dian Triansyah Djani, memprakarsai diskusi panel untuk menggalang dukungan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
"Sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia leading dalam ekonomi-keuangan syariah dan ‘zakat for SDGs’,” ujar mantan Dubes RI untuk Yordania merangkap Palestina ini.
Dia menambahkan, setelah menghadiri Forum Ecosoc PBB, Baznas akan melakukan pembicaraan dengan Lembaga Program PBB untuk Pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), terkait zakat untuk pengungsi Palestina pada 27-28 April 2018.
Zainul menjelaskan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara kunci pada diskusi panel bertema "Ecosoc Forum on Innovative Financing for SDGs: The Role of Islamic Finance" itu.
KEYWORD :Zakat PBB Baznaz
