Pengunsi Rohingya meninggalkan kampung halamannya ke Bangladesh (Foto: Al jazeera)
Myanmar - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendesak pemerintah Myanmar memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer secara berlebihan di Negara Rakhine, di mana kekerasan yang memaksa lebih setengah juta etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladehs
DK PBB menyatakan keprihatinan serius atas laporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pelanggaran lainnya di Negara Bagian Rakhine, termasuk pasukan keamanan Myanmar, khususnya orang-orang yang tergabung dalam komunitas Rohingya.
"Pemerintah Myanmar harus memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer yang berlebihan di Negara Bagian Rakhine, untuk memulihkan administrasi sipil dan menerapkan peraturan hukum, dan segera melakukan tindakan sesuai dengan kewajiban dan komitmen mereka demi menghormati HAM," kata DK PBB, dilansir Financial Tribune, Rabu (8/11)
Pemerintah Myanmar menuai sejuta kritikan internasional karean perlakuan pasukan keamanannya menanggapi serangan militan Rohingya di 30 pos keamanan. Lebih dari 600.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus.
"DK meminta tanggung jawab pemerintah Myanmar untuk melindungi penduduknya termasuk melalui penghormatan terhadap peraturan perundangan dan penghormatan, promosi dan perlindungan HAM," tambahnya
Karean itulah, ia menekankan pentingnya investigasi transparan atas tuduhan pelanggaran HAM dan dalam hal ini. DK meminta pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan semua badan, mekanisme dan instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan.
Pada Oktober 2016, pemerintah Myanmar menolak masuk ke panel PBB yang ditugaskan untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran HAM di wilayah tersebut.
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi menjanjikan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM. Ia mengatakan Myanmar akan menerima kembali pengungsi tersebut setelah mereka terbukti penduduk Myanmar.
DK khawatir dengan situasi kemanusiaan yang memburuk dengan cepat di Negara Bagian Rakhine. Ia memperingatkan, meningkatnya jumlah pengungsi memiliki dampak yang tidak stabil di wilayah ini.
Selai itu, ia juga menuntut agar pemerintah Myanmar mengizinkan bantuan kemanusiaan dan media segera mungkin, aman dan tanpa hambatan. Ia meminta Sekjen PBB Antonio Guterres melaporkan kembali dalam 30 hari mengenai situasi tersebut.
KEYWORD :Myanmar Bangladesh Rohignya DK PBB
