Warta DPR

Iman Sukri DPR Pertanyakan Klaim Perlindungan 28 Juta Akun Anak

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Ahmad Iman Sukri, menyoroti pengawasan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.
Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Iman Sukri (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Ahmad Iman Sukri, menyoroti pengawasan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

Ia menilai klaim perlindungan terhadap 28 juta akun anak di ruang digital belum cukup menjadi bukti bahwa anak-anak telah terbebas dari berbagai ancaman di internet.

Sorotan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026. Iman menilai, keberhasilan implementasi PP Tunas seharusnya tidak hanya dilihat dari banyaknya akun yang dinonaktifkan maupun dipindahkan ke fitur khusus anak, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi risiko yang dihadapi anak.

“Pemerintah bicara 28 juta akun, tetapi yang perlu dijawab adalah berapa anak yang benar-benar tidak lagi terpapar risiko. Jumlah akun yang ditutup bukan ukuran bahwa risiko anak kemudian terlindungi,” kata Iman Sukri, pada Sabtu (21/11).

Data Perlindungan Akun Anak Perlu Transparan

PP Nomor 17 Tahun 2025 mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Aturan tersebut membatasi kepemilikan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada sejumlah platform digital yang dinilai berisiko tinggi, di antaranya YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Dalam evaluasi pada 14 September, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan bahwa sebanyak 28 juta akun anak telah terlindungi.

Namun, Iman menilai angka tersebut perlu diperjelas karena mencakup akun yang dinonaktifkan maupun akun yang dialihkan ke layanan dengan fitur khusus anak.

Sebagai contoh, Roblox mengalihkan 23 juta akun ke Roblox Kids. Sementara platform X dilaporkan mengunci sekitar 250 ribu akun dari estimasi tujuh juta akun anak.

Meta juga menyampaikan telah memblokir sekitar 85 ribu akun Instagram dan 99 ribu akun Facebook selama periode 28 Maret hingga 27 Mei.

Iman Sukri meminta Komdigi menyusun standar pelaporan yang seragam bagi seluruh platform digital, termasuk memperjelas definisi akun yang dinyatakan terlindungi.

Lebih lanjut. ia juga mendorong evaluasi kebijakan melibatkan lembaga independen serta audit oleh pihak ketiga agar hasil pengawasan lebih objektif.

Penegakan Sanksi terhadap Platform Harus Diperkuat

Pada 7 Oktober, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut TikTok telah menonaktifkan sekitar sembilan juta akun anak. Adapun Meta melaporkan sebanyak 22,5 juta akun telah dialihkan ke Teen Account.

Meski demikian, Meutya menilai penggunaan fitur tersebut belum sepenuhnya menghilangkan risiko, terutama karena masih memungkinkan anak berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal.

Platform digital juga diminta membatasi fitur yang berpotensi mendorong penggunaan secara berlebihan.

Komdigi sebelumnya telah mengirimkan teguran tertulis pertama kepada Google sebagai pengelola YouTube pada 9 April.

Namun, berdasarkan Policy Brief 04/2026 INDEF, penerapan denda hingga enam persen dari pendapatan global belum dapat dilakukan sebelum periode transisi berakhir pada 27 Maret 2027.

Selain persoalan penegakan sanksi, Iman turut menyoroti mekanisme verifikasi usia yang dinilai masih memiliki celah.

Mengacu pada pernyataan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria yang menyebut tiga dari lima anak memalsukan usia ketika mendaftar akun media sosial.

“Pintunya sudah dikunci, tetapi kuncinya masih bisa dipalsukan,” ujarnya.

Iman meminta pemerintah memanfaatkan sisa masa transisi untuk memperkuat sistem pengawasan independen serta menyiapkan regulasi turunan yang mampu merespons perkembangan teknologi.

Hal tersebut termasuk mengantisipasi ancaman kecerdasan buatan (AI), seperti deepfake dan chatbot, yang berpotensi menimbulkan risiko baru bagi anak di ruang digital.

Terkini