Jakarta, Jurnas.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat meminta wilayah usaha pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari wilayah usaha tambang. Langkah ini ditujukan melindungi habitat terakhir Badak Jawa yang populasinya diperkirakan kurang dari 50 individu.
Menteri LH Jumhur mengatakan dirinya telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Ia kembali menyampaikan permintaan tersebut dalam peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11/2026).
Menurut Jumhur, perlindungan Badak Jawa harus dimulai sejak tahap perencanaan, sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan perairan yang dipersoalkan.
“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” kata Menteri Jumhur dalam keterangan resmi dikutip Jumat (20/11).
Menurut Menteri Jumhur, perairan TNUK perlu dikeluarkan dari WUP supaya tidak ada kegiatan lanjutan seperti survei, yang dapat mengusik ketenangan Badak Jawa, satwa bercula satu yang menjadi kebanggaan Indonesia.
TNUK Satu-satunya Rumah bagi Kurang dari 50 Badak Jawa
TNUK adalah habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies ini berstatus Kritis (Critically Endangered), dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu kawasan.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan kebutuhan habitat Badak Jawa sangat spesifik. Karena itu, perlindungannya harus menjaga keutuhan habitat sekaligus keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya.
Aktivitas pertambangan dapat menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia. Saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP tersebut, dan belum ada pula pengukuran dampak langsungnya terhadap Badak Jawa. Meski begitu, KLH/BPLH menilai risiko ini harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan karena nilai konservasi kawasan sangat tinggi dan populasi spesiesnya sangat terbatas.
Dalam suratnya, Menteri LH/Kepala BPLH meminta Menteri ESDM mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM tersebut. Ia juga meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan bila verifikasi ilmiah membuktikan bagian itu tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup, atau berisiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi fungsi kawasan konservasi.
Sebagai langkah lanjutan, KLH/BPLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait. Caranya dengan menumpangtindihkan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.
Selama evaluasi berjalan, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasilnya jelas, sesuai kewenangan masing-masing instansi. KLH/BPLH siap menyediakan data, kajian, dan pertimbangan teknis agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Menteri Jumhur juga menegaskan sikap KLH/BPLH sebagai pemegang kewenangan persetujuan lingkungan.
“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” kata dia.
Penetapan WUP Bukan Izin Tambang
Kementerian LH menegaskan bahwa penetapan WUP adalah bagian dari perencanaan wilayah pertambangan, bukan izin menambang. Penetapan ini tidak otomatis memberi hak untuk eksplorasi maupun eksploitasi. menjelaskan bahwa penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan, bukan izin untuk langsung melakukan eksplorasi maupun eksploitasi.
Setiap rencana kegiatan tetap harus memenuhi persyaratan kesesuaian tata ruang, ketentuan sektoral, dan persetujuan lingkungan. Untuk pemanfaatan ruang laut, misalnya, diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ketentuan kehutanan juga membatasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan pada hutan produksi dan hutan lindung. Dengan demikian, kawasan hutan konservasi tidak dapat memperoleh persetujuan perizinan pertambangan berdasarkan ketentuan yang dijelaskan Kementerian LH.
Selain itu, persetujuan lingkungan menjadi syarat sebelum perizinan berusaha diterbitkan. Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, kualitas air, keanekaragaman hayati, habitat satwa dilindungi, ekosistem pesisir dan laut, hingga dampak terhadap masyarakat.
99,86 Persen Kawasan Ujung Kulon Diarahkan untuk Dilindungi
Kementerian LH juga merujuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025.
Berdasarkan analisis spasial kebijakan, strategi, dan program RPPLH Nasional, sebanyak 61.023,12 hektare atau 99,86 persen dari wilayah analisis TNUK seluas 61.107,95 hektare diarahkan sebagai wilayah indikatif fungsi lingkungan hidup yang dilindungi.
Untuk Provinsi Banten secara keseluruhan, sebanyak 53,95 persen wilayah diarahkan bagi pemanfaatan sumber daya alam secara optimum, 29,99 persen untuk pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan, 15,88 persen untuk perlindungan fungsi lingkungan, serta 0,18 persen untuk pencadangan sumber daya alam.
“Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan perlindungan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya ruangnya. Arahan pemanfaatan optimum bukan izin untuk memanfaatkan tanpa batas,” kata Jumhur.
Kemnterian LH selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah.
Koordinasi tersebut ditujukan untuk menyelaraskan data spasial, status kawasan, dan fungsi lingkungan hidup agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tidak mengabaikan perlindungan habitat Badak Jawa.
“Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” tutup Menteri Jumhur.



















