Badan Gizi Nasional

Kepala BGN Tegaskan Larangan SPHP dan Minyakita di Dapur MBG

Kepala BGN Sudaryono larang dapur MBG pakai beras SPHP dan Minyakita demi jaga stabilitas harga. BGN buka aduan warga jika menemukan pelanggaran SOP tersebut.
Dapur SPPG. (Foto: Biro Humas BGN)

Jambi, Jurnas.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan kembali bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita untuk mengolah makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketentuan ini berlaku tegas bagi setiap dapur MBG di berbagai daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, pada Jumat (20/11/2026). Ia menekankan bahwa aturan ini sebenarnya sudah berlaku sejak awal program berjalan dan telah tertuang jelas dalam standar operasional prosedur (SOP).

"Harusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG," ujar Sudaryono.

Menurut Sudaryono, beras SPHP dan Minyakita memiliki fungsi khusus dalam kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga bahan pokok di pasaran. Kedua komoditas tersebut mendapatkan dukungan harga khusus dari pemerintah sehingga peruntukannya harus tetap terjaga bagi masyarakat luas.

"Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Enggak boleh," tegasnya.

Dengan larangan ini, pemerintah berupaya mencegah terjadinya penyerapan komoditas bersubsidi atau berharga khusus oleh unit penyedia makanan program yang berpotensi mengganggu ketersediaan dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Pengadaan bahan baku untuk dapur MBG diarahkan agar berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan aturan berjalan di lapangan, Sudaryono mengajak masyarakat, warganet, hingga insan media agar ikut mengawasi pelaksanaannya. Apabila ada pihak yang menemukan SPPG menggunakan beras SPHP atau Minyakita, BGN meminta agar temuan tersebut segera dilaporkan.

BGN membuka kanal pengaduan yang dapat diakses publik melalui surat, email, maupun pesan WhatsApp. Setiap laporan dugaan pelanggaran akan ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau awak media atau netizen menemukan, tolong lapor sama saya, kita sanksi dia. Karena itu sudah jelas, di SOP-nya jelas," kata Sudaryono.

Ia menambahkan bahwa penertiban penggunaan bahan baku merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola MBG secara menyeluruh. Selain menjaga mutu dan keamanan hidangan yang disajikan kepada penerima manfaat, BGN juga ingin memastikan proses pengadaan bahan pangan tertib dan akuntabel.

Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen merespons setiap kendala atau penyimpangan yang muncul dalam pelaksanaan program agar tidak membesar di kemudian hari.

"Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan," pungkasnya.

Terkini

ASDP Siapkan 53 Kapal dan Diskon Tarif Nataru
ASDP Siapkan 53 Kapal dan Diskon Tarif Nataru
Jum'at, 20/Nov/2026 19:18 WIB
Stihat Band Hadir dengan Janji Yang Pudar
Stihat Band Hadir dengan Janji Yang Pudar
Jum'at, 20/Nov/2026 18:52 WIB