News

Myanmar Tolak Putusan Genosida Rohingya, Sebut ICJ Tak Adil

Pemerintah Myanmar menolak putusan International Court of Justice (ICJ) yang menyatakan negara tersebut bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya
Mahkamah Internasional menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya. (icj-cij.org)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Myanmar menolak putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) yang menyatakan negara tersebut bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya.

Pemerintahan yang didukung militer itu menyebut keputusan tersebut tidak adil karena tidak disepakati seluruh hakim.

Juru bicara Presiden Myanmar Min Aung Hlaing, Khaing Khaing Soe, mengatakan pemerintah membutuhkan waktu untuk mempelajari putusan yang dibacakan pada Kamis (19/11/2026).

"Ke-15 hakim tidak semuanya menyetujui keputusan ini. Sembilan hakim setuju, sementara enam lainnya tidak. Jadi, ini bukan keputusan bulat. Saya menilai keputusan ini tidak adil," kata Soe, seperti dikutip dari Myanmar Now.

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah ICJ menyatakan Myanmar melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017.

Pemerintah Myanmar juga menyinggung sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap lembaga peradilan internasional saat merespons putusan tersebut.

ICJ Nyatakan Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida

Dalam putusannya, ICJ menyatakan Myanmar telah melakukan genosida terhadap Rohingya di wilayah Rakhine utara. Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara sembilan berbanding enam oleh 15 hakim.

Mahkamah juga menyatakan Myanmar melanggar kewajiban untuk mencegah genosida dan mengambil langkah untuk menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Putusan ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya ICJ menyatakan suatu negara bertanggung jawab melakukan genosida.

Kasus tersebut diajukan Gambia pada 2019 dengan tuduhan Myanmar melanggar Konvensi Genosida dalam operasi militer terhadap Rohingya. ICJ kemudian memeriksa perkara tersebut sebelum menjatuhkan putusan pada 19 November 2026.

Mahkamah juga memerintahkan Myanmar mengambil langkah untuk mencegah pelanggaran serupa terulang, menyelidiki pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memberikan pemulihan kepada para korban.

Pemulihan tersebut mencakup upaya memungkinkan pengungsi Rohingya kembali secara aman, sukarela, dan bermartabat ke tempat tinggal mereka, termasuk reunifikasi keluarga. Myanmar juga diwajibkan memberikan kompensasi, sementara besaran dan mekanisme pembayaran akan ditentukan dalam tahap persidangan berikutnya.

Operasi Militer 2017 Paksa Rohingya Mengungsi

Operasi militer Myanmar pada 2017 di Rakhine utara menyebabkan ribuan warga Rohingya tewas dan ratusan ribu lainnya meninggalkan rumah mereka untuk menyelamatkan diri ke Bangladesh.

Human Rights Watch menyebut lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah operasi militer yang dimulai pada Agustus 2017. Mereka menjadi korban kekerasan, pembunuhan, kekerasan seksual, dan pembakaran permukiman.

Saat operasi tersebut berlangsung, Min Aung Hlaing menjabat sebagai panglima militer Myanmar atau Tatmadaw. Kini, ia menjabat sebagai presiden negara tersebut. (*)

Sumber: Anadolu

Terkini

Awas! Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan AI
Awas! Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan AI
Jum'at, 20/Nov/2026 13:52 WIB