News

Pengacara: Myanmar Tak Punya Alasan Tolak Putusan Genosida Rohingya

Pengacara Gambia Arsalan Suleman menegaskan Myanmar wajib menjalankan putusan ICJ terkait genosida Rohingya dan meminta dukungan internasional.
Ilustrasi - Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya (Foto: Anadolu)

Jenewa, Jurnas.com - Pengacara utama Gambia dalam kasus genosida Rohingya, Arsalan Suleman, menyatakan Myanmar tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk menghindari pelaksanaan putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ).

Ia mendesak masyarakat internasional menggunakan pengaruhnya untuk memastikan keputusan tersebut benar-benar dijalankan.

Dalam wawancara dengan Anadolu, Suleman menyebut putusan bersejarah yang dibacakan pada Kamis (19/11/2026) sebagai harapan baru bagi warga Rohingya setelah bertahun-tahun menanti keadilan. Banyak korban telah menghabiskan hampir satu dekade di kamp pengungsian sejak operasi militer Myanmar pada 2017.

"Tentu saja, waktu yang sangat panjang bagi para korban yang sebagian besar telah menghabiskan sekitar sembilan tahun terakhir di kamp pengungsian. Waktu berlalu sangat lambat bagi mereka, sementara keadilan terasa sulit dijangkau," kata Suleman.

Namun, ia berharap putusan ICJ menjadi tanda bahwa pertanggungjawaban atas kekerasan genosida yang dialami Rohingya dapat diwujudkan.

"Saya pikir putusan hari ini seharusnya menjadi tanda harapan bahwa akan ada pertanggungjawaban atas genosida yang mereka alami," ujarnya.

Myanmar Wajib Jalankan Putusan ICJ

ICJ pada Kamis menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017. Putusan tersebut menjadi bersejarah karena untuk pertama kalinya pengadilan tertinggi PBB menyatakan suatu negara bertanggung jawab melakukan genosida.

Perkara ini diajukan Gambia pada November 2019, setelah operasi militer Myanmar memaksa lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Suleman menilai putusan tersebut penting karena mengakui Rohingya sebagai kelompok yang berasal dari Myanmar dan telah mengalami diskriminasi selama puluhan tahun sebelum menjadi korban kekerasan genosida.

Ia menegaskan keputusan ICJ mengikat berdasarkan hukum internasional. Myanmar juga telah berpartisipasi penuh dalam proses persidangan sehingga tidak memiliki dasar yang kredibel untuk menghindari kewajiban melaksanakan putusan.

"Myanmar berkewajiban melaksanakan putusan ini, dan Myanmar telah berpartisipasi penuh dalam perkara tersebut. Tidak ada alasan yang kredibel bagi Myanmar untuk mengatakan bahwa ada alasan tertentu sehingga mereka tidak harus melaksanakan putusan ini," kata Suleman.

Ia juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi regional, serta negara-negara yang memiliki hubungan dengan Myanmar menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong pelaksanaan keputusan pengadilan.

Menurutnya, tanggung jawab memastikan putusan berjalan tidak boleh hanya dibebankan kepada Myanmar. Dukungan dan tekanan diplomatik dari komunitas internasional diperlukan agar keputusan tersebut menghasilkan perubahan nyata bagi korban.

Warga Rohingya Berhak Mendapat Pemulihan

Selain menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida, ICJ memerintahkan sejumlah langkah pemulihan bagi warga Rohingya yang terdampak kekerasan.

Langkah tersebut mencakup pemulangan pengungsi secara aman dan sukarela, penyatuan kembali keluarga yang terpisah, pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, serta rehabilitasi fisik dan psikologis bagi para korban.

Myanmar juga harus membantu upaya pencarian warga Rohingya yang hilang, mengidentifikasi mereka yang tewas, dan memastikan pemakaman dilakukan secara bermartabat. Negara tersebut juga diwajibkan melindungi para penyintas dari diskriminasi dan penganiayaan lebih lanjut.

Suleman menyebut rangkaian perintah pemulihan tersebut sebagai salah satu yang paling luas yang pernah diberikan ICJ.

Ia mengatakan hampir seluruh bentuk pemulihan yang diminta Gambia dikabulkan oleh pengadilan, meskipun terdapat beberapa tuntutan yang ditolak.

Putusan itu juga mewajibkan Myanmar mengambil langkah untuk mencegah terulangnya kekerasan genosida dan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami warga Rohingya.

Myanmar harus menyampaikan laporan dalam waktu dua tahun mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan, termasuk usulan kompensasi. Besaran serta mekanisme pembayaran ganti rugi akan ditentukan dalam tahap persidangan berikutnya.

Putusan Rohingya Jadi Preseden Kasus Genosida Lain

Suleman menilai putusan terhadap Myanmar juga akan menjadi preseden hukum penting bagi perkara genosida lainnya yang ditangani ICJ. Namun, ia mengingatkan hasil suatu perkara tidak bisa dipastikan hanya dengan membandingkannya dengan kasus Rohingya.

Pernyataan itu juga berkaitan dengan gugatan genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel atas operasi militernya di Jalur Gaza. Afrika Selatan mengajukan perkara tersebut pada Desember 2023 dengan tuduhan Israel melanggar Konvensi Genosida.

ICJ telah mengeluarkan sejumlah tindakan sementara yang mengikat pada 2024, termasuk perintah agar Israel mencegah tindakan genosida dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Namun, pengadilan belum menjatuhkan putusan akhir atas perkara tersebut.

Suleman menegaskan setiap kasus akan diputus berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan masing-masing. Karena itu, putusan Myanmar tidak serta-merta menentukan hasil perkara lain.

Ia berharap keputusan tersebut memperkuat kepercayaan masyarakat dunia terhadap mekanisme keadilan internasional dan memberi harapan bagi para korban pelanggaran berat hak asasi manusia yang masih mencari pertanggungjawaban. (*)

Sumber: Anadolu

Terkini

Stihat Band Hadir dengan Janji Yang Pudar
Stihat Band Hadir dengan Janji Yang Pudar
Jum'at, 20/Nov/2026 18:52 WIB