Sampai sejauh ini sih kan belum ada pembahasan soal terkait soal Pilkada itu dan kami di DPR kan terbuka. Semua opsi kan harus dibicarakan.

Ini diharapkan bisa mendorong upaya peningkatan efektivitas penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Kepada Laras Faizati, kami berharap bahwa kasus ini bisa menjadi pembelajaran agar dia bisa memperbaiki cara menyampaikan pendapatnya di kemudian hari.

kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekadar menghukum para pelaku, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara.

Kalau mau bicara kebutuhan anggaran pasca musibah, harus jelas dan sinkron. Jangan sampai pemerintah provinsi menyampaikan sekian, kementerian sekian.

Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri.

Dan pada saatnya rapat kerja dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung karena ini soal anggaran, namanya anggaran pasti tetap ujungnya ke DPR.

KPK belum bisa berbicara gamblang mengenai oknum di Ditjen Pajak yang diduga turut menerima aliran uang suap.

Mudah-mudahan kesimpulan ini tidak satu pun meleset dari kehendak saudara. Mudah-mudahan seratus persen keinginan saudara diluluskan dan kita sepakati bersama.

Jadi ini jelas, tegas bahwa pengadil juga butuh keadilan. Sehingga kami datang ke sini untuk memberikan pernyataan bahwa kami butuh keadilan.