Indonesia membutuhkan reformasi hukum yang mampu mengejar perubahan modus kejahatan, bukan terus tertinggal di belakangnya.

Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah serta kepentingan nasional

Program-program strategis pemerintah harus diimplementasikan secara bertahap sesuai regulasi serta tata kelola yang kuat, berbasis hukum dan konstitusi

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan surat dakwaan kasus dugaan korupsi kuota haji ke Pengadilan Jakarta Pusat.

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah, segera menindaklanjuti putusan MK yang mewajibkan pemisahan anggaran Program MBG dari alokasi anggaran pendidikan.

Hal itu ditegaskan Rifqinizamy yang selaras dengan fokus utama Komisi II DPR RI agar memastikan nafas fiskal di daerah tetap berjalan.

Kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

El Nino berpotensi menimbulkan kekeringan ekstrem yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian, sehingga dapat memicu penurunan produksi hingga gagal panen

Pendanaan gizi harus disusun secara mandiri, transparan, dan tidak mengurangi anggaran komponen utama pendidikan

Sebanyak enam orang hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (30/6).