Hal itu disampaikan Febri Diansyah selaku kuasa hukum Febrie Adriansyah setelah sidang praperadilan Febrie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/8).

Hal itu disampaikan Jasman saat memberikan keterangan dalam sidang permohonan praperadilan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saksi ahli hukum pidana Mahrus Ali menegaskan TPPU tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana asal atau predicate crime.

Mabes Polri memastikan izin penggeledahan rumah milik mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor, telah diterbitkan secara sah.

Posko Bersama dibentuk agar berbagai pihak yang ingin membantu dapat menyalurkan bantuan melalui jalur yang terkoordinasi.

Ahli menilai penyidik perlu lebih dulu mengungkap tindak pidana asal atau predicate crime sebelum menetapkan seseorang dalam perkara TPPU.

Ahli hukum pidana UII qM Arif Setiawan menyatakan tidak sah suatu penggeledahan dilakukan di lokasi di luar dari izin yang diberikan pengadilan.

Ahli hukum tata negara Prof Rasji menilai sprindik yang tidak ditandatangani pejabat berwenang atau memuat pertimbangan yang tidak cermat dapat cacat hukum.

Polri membantah dalil mantan Jampidsus Febrie Adriansyah soal penggeledahan dan penyitaan harus memperoleh izin dari Jaksa Agung.

Hal itu disampaikan dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, pada Rabu, 19 Agustus 2026.