Politik tidak boleh lagi dipandang sebagai ruang yang terbatas bagi perempuan. Hari ini perempuan harus hadir, bersuara, dan ikut menentukan arah masa depan

Selama ini, ketentuan itu memang telah dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, tetapi tidak disertai dengan sanksi tegas bagi partai politik

Jangan sampai tujuan meningkatkan keterwakilan perempuan justru berujung berkurangnya pilihan politik masyarakat akibat gugurnya peserta pemilu di suatu Dapil

Karena itu kita mendukung adanya syarat itu, tentunya nanti diatur dengan jelas bagaimana ketika kemudian tidak memenuhi 30 persen itu, gugurnya bagaimana

Saya kira ini positif bagi blueprint kepemiluan kita ke depan yang lebih pro terhadap gender dan kelompok-kelompok yang selama ini menggaungkan isu feminisme

Ini bukan sekadar pertemuan, ini adalah sebuah deklarasi kolektif bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus diterjemahkan menjadi perubahan yang nyata

Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat.

Puan Maharani menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan adanya keterwakilan perempuan dalam Pimpinan AKD.

Putusan MK yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap AKD hingga tingkat pimpinan, sebagai langkah progresif dalam penguatan demokrasi.

PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memberi ruang maksimal bagi perempuan untuk terlibat dalam politik.