Febrie Adriansyah menerima uang sejumlah Rp203.469.822.832 terkait pengurusan sejumlah perkara korupsi di Kejagung.

Perbuatan melawan hukum itu dilakukan Febrie bersama tiga orang lainnya, yakni Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Perbuatan melawan hukum itu dilakukan Febrie bersama-sama dengan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) memastikan bahwa Kongres INI di Semarang, Jawa Tengah akan tetap digelar pada Oktober 2026 mendatang

Kejagung menerima pengembalian uang sekitar Rp5 miliar dari Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Alvon Kurnia menyoroti tidak diterapkannya prinsip Miranda Rules dalam putusan Praperadilan oleh PN Jakarta Selatan.

Kuasa hukum menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan Febrie Adriansyah merupakan sebuah paradoks prosedural.

Hakim menyatakan penetapan Febrie sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta penahanannya telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Hakim meminta seluruh pihak tidak mengganggu independensi hakim menjelang sidang pembacaan putusan praperadilan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Gugatan praperadilan ini bertujuan untuk mengoreksi proses dan prosedur penegakan hukum agar berjalan secara benar.