Kita harus menghargai itu dan tentu ketika DPR RI memilih suatu hasil, memilih seseorang maka posisi itu tentu sudah ada provider dahulu melalui prosedur.

Kita harus kembali pada sistem ketatanegaraan kita yang menganut pemisahan kekuasaan. DPR berada di wilayah legislatif, sedangkan MK di wilayah yudikatif.

Dari sisi saya, ketatanegaraan memang yang diputuskan DPR RI itu ya sudah bersifat otonom gitu, jadi dia memang sesuai dengan kewenangannya.

Permintaan tersebut bukan hanya kurang tepat dan salah kamar, tetapi juga berpotensi mendistorsi MK itu sendiri dari dalam.

Keputusan negara yang sudah final dan sah secara prosedural tidak boleh terus-menerus diganggu oleh polemik yang tidak menghadirkan fakta atau bukti hukum baru.

Djuyamto dinilai terbukti menerima suap untuk menjatuhkan putusan lepas terhadap tiga korporasi dalam perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO.

Dalam negara hukum, yang diuji bukan masa lalu seseorang, melainkan bagaimana ia menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara objektif, bebas dari intervensi

Ruang publik kembali berisik ketika nama Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, tiba-tiba muncul sebagai calon Hakim MK hasil rapat DPR pada 26 Januari 2026

Kita yakin Pak Adies akan menjalankan amanah ini dengan penuh integritas, menjaga kredibilitas, dan juga profesional.

Adies Kadir dipilih lantaran calon sebelumnya, yakni Inosentius Samsul, akan mendapatkan penugasan lain.