Sidang tuntutan Juliari pun rencananya akan digelar secara virtual di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Juliari akan menghadapi tuntutan dalam perkara suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Menurut anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, pemerintah daerah harus segera menuntaskan tugasnya merealisasikan mata anggaran bantuan sosial tersebut.

Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI Heri Gunawan menyoroti perihal bantuan sosial (Bansos) yang masih banyak belum diterima oleh rakyat terdampak pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, pihaknya akan mensinkronkan seluruh data yang ada di Kementerian Sosial untuk kemudian dicocokan dengan data kependudukan.

Dari hasil kunjungan langsung di lapangan, kang Emil menyadari banyak warga yang membutuhkan bantuan namun tidak terdata secara formal.

Karenanya HNW mengusulkan agar pencairan bansos lebih lancar maka pola penyaluran seperti melalui PT Pos Indonesia bisa terus dilakukan.

Pemerintah harus dapat memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi Covid-19 benar-benar sampai kepada yang berhak.sa

Mensos berkewajiban mencairkan seluruh bansos PPKM Darurat dan bansos pada era PPKM Level.

Rencana pemerintah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 39,19 triliun untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, disambut positif Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.