News

Eisenkot Ajak Partai Netanyahu Berunding, Peta Koalisi Israel Berubah

Gadi Eisenkot mengundang Partai Likud pimpinan Perdana Menteri sementara Israel Benjamin Netanyahu untuk memulai perundingan koalisi
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota parlemen Gadi Eisenkot berpose untuk foto bersama setelah upacara pengambilan sumpah anggota parlemen Israel di Knesset, parlemen Israel, di Yerusalem, Selasa (Foto: AP via Arab News)

Jakarta, Jurnas.com - Gadi Eisenkot, tokoh yang mendapat mandat membentuk pemerintahan baru Israel, mengundang Partai Likud pimpinan Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu untuk memulai perundingan koalisi.

Langkah ini membuka peluang pembentukan pemerintahan persatuan nasional setelah pemilihan umum Oktober lalu gagal menghasilkan mayoritas yang jelas bagi salah satu blok politik.

Partai berhaluan tengah pimpinan Eisenkot, Yashar, mengumumkan perundingan dengan Likud dijadwalkan dimulai pada Minggu. Pembicaraan tersebut disebut sebagai upaya serius untuk membentuk pemerintahan dengan dukungan politik seluas mungkin.

“Dalam upaya menjajaki setiap kemungkinan untuk membentuk pemerintahan baru, Ketua Yashar Gadi Eisenkot telah menginstruksikan tim negosiasi partai untuk mengundang rekan-rekan mereka dari Likud dalam rangkaian pembicaraan intensif yang dimulai dengan pertemuan yang telah dijadwalkan besok,” demikian pernyataan Yashar, Sabtu.

Eisenkot, mantan kepala militer Israel, memiliki waktu hingga bulan depan untuk menyelesaikan pembentukan pemerintahan pengganti Netanyahu. Namun, langkah tersebut tidak mudah karena kubu politik yang mendukungnya masih terbelah mengenai komposisi koalisi.

Perbedaan terutama menyangkut kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai ultra-Ortodoks, kelompok politik yang didominasi warga Arab, atau membentuk pemerintahan persatuan nasional bersama kubu Netanyahu.

Netanyahu Ajukan Syarat Pemerintahan Persatuan

Netanyahu selama ini mendorong pembentukan pemerintahan persatuan nasional dengan alasan diperlukan untuk menjamin keamanan Israel. Tak lama setelah undangan perundingan diumumkan, Likud menyampaikan sejumlah persyaratan untuk membentuk pemerintahan bersama kubu Eisenkot.

Likud meminta penghentian seluruh serangan pribadi dan hasutan politik, sekaligus mengakhiri boikot terhadap Netanyahu dan pemerintahannya. Partai tersebut juga mengusulkan deklarasi bersama yang menyatakan komitmen terhadap pemerintahan persatuan nasional.

Dalam usulan itu, pemerintahan baru hanya boleh melibatkan partai-partai yang mendukung keberadaan Israel sebagai negara bangsa bagi orang Yahudi. Likud secara tegas menolak keterlibatan partai-partai Arab dalam koalisi tersebut.

Likud juga mengajukan sejumlah pedoman politik, antara lain pengakuan Israel sebagai negara bangsa bagi orang Yahudi, penolakan terhadap pembentukan negara Palestina, serta mempertahankan zona keamanan Israel di Suriah, Lebanon, dan Gaza.

Persoalan wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks juga masuk dalam agenda. Likud mengusulkan penyelesaian melalui kesepakatan luas dengan para pemimpin komunitas tersebut.

Eisenkot Hadapi Perbedaan Sikap di Kubu Sendiri

Di tengah perundingan dengan Likud, Eisenkot juga menghadapi perbedaan pandangan di antara tokoh-tokoh pendukungnya. Salah satunya datang dari mantan Perdana Menteri Naftali Bennett yang menjadi figur penting dalam kubu tersebut.

Pada Sabtu, Bennett menyerukan pembentukan pemerintahan persatuan Zionis yang dipimpin Eisenkot. Namun, ia menegaskan partainya tidak akan bergabung dengan Netanyahu maupun blok politik yang dipimpinnya.

Sikap itu memperlihatkan tantangan yang harus dihadapi Eisenkot. Meski membuka peluang bekerja sama dengan anggota Likud, ia sebelumnya telah menyatakan tidak bersedia duduk dalam pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Netanyahu.

Dengan demikian, perundingan yang akan dimulai pada Minggu bukan sekadar pembahasan pembagian kekuasaan, melainkan juga ujian untuk menyatukan kelompok-kelompok politik dengan garis dan kepentingan berbeda.

Pada Jumat, Eisenkot menyatakan tidak ingin proses pembentukan koalisi berlangsung berlarut-larut. Jika upaya membentuk pemerintahan dengan dukungan luas gagal, ia siap mengajukan pemerintahan darurat nasional minoritas untuk diputuskan melalui pemungutan suara di parlemen.

Hasil perundingan tersebut akan menentukan apakah Israel dapat membentuk pemerintahan persatuan nasional atau justru menghadapi kebuntuan politik setelah pemilu Oktober. (*)

Sumber: Arab News

Terkini

Apakah Muntah Bisa Membatalkan Puasa?
Apakah Muntah Bisa Membatalkan Puasa?
Minggu, 22/Nov/2026 06:00 WIB
Head to Head Persib Bandung vs Bali United
Head to Head Persib Bandung vs Bali United
Minggu, 22/Nov/2026 03:00 WIB
22 November 2026, Cek Daftar Peringatan Hari Ini
22 November 2026, Cek Daftar Peringatan Hari Ini
Minggu, 22/Nov/2026 02:00 WIB