News

Dugaan Intervensi Pemilu Memanas, Eisenkot Tutup Pintu Koalisi dengan Netanyahu

Blok oposisi Israel yang dipimpin Gadi Eisenkot menutup kemungkinan membentuk pemerintahan persatuan dengan Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota parlemen Gadi Eisenkot berpose untuk foto bersama setelah upacara pengambilan sumpah anggota parlemen Israel di Knesset, parlemen Israel, di Yerusalem, Selasa (Foto: AP via Arab News)

Jakarta, Jurnas.com - Blok oposisi Israel yang dipimpin Gadi Eisenkot menutup kemungkinan membentuk pemerintahan persatuan dengan Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Sikap tersebut muncul setelah terungkapnya dugaan intervensi kantor perdana menteri dalam pemilu Israel pada 27 Oktober lalu.

Sejumlah sumber dari blok Eisenkot menyampaikan kepada penyiar publik Israel, KAN, pada Senin bahwa perkembangan tersebut telah merusak peluang kesepakatan politik dengan Netanyahu.

Mereka bahkan menyebut dugaan intervensi itu sebagai “upaya kudeta” dan menuntut pencopotan kepala badan keamanan Shin Bet, David Zini, serta kepala badan intelijen Mossad, Roman Gofman.

Eisenkot, pemimpin Partai Yashar, saat ini berupaya membentuk pemerintahan baru Israel. Bloknya turut mencakup partai-partai yang dipimpin tokoh oposisi Naftali Bennett, Yair Golan, dan Avigdor Lieberman.

Menurut laporan KAN, peluang kesepakatan politik sebelumnya juga telah terganggu oleh serangan Netanyahu terhadap partai-partai Arab dalam upacara pengambilan sumpah anggota parlemen di Knesset pekan lalu.

Ketegangan lainnya berkaitan dengan perjalanan Gofman ke Amerika Serikat untuk melakukan pembicaraan mengenai Iran. Eisenkot disebut tidak diberi tahu mengenai kunjungan tersebut, meskipun beberapa jam sebelumnya dia telah bertemu dengan Netanyahu.

Dugaan keterlibatan kantor Netanyahu dalam penangkapan aktivis Ra'am

Perselisihan politik itu semakin tajam setelah Channel 12 melaporkan pada Minggu bahwa kantor Netanyahu memberikan informasi yang kemudian mendorong polisi menangkap sejumlah aktivis Partai United Arab List (Ra'am) pada hari pemungutan suara, 27 Oktober.

Menurut laporan investigasi tersebut, polisi tetap melanjutkan tindakan meskipun seorang petugas intelijen telah memperingatkan agar keandalan sumber informasi diperiksa terlebih dahulu. Sumber itu kemudian diidentifikasi sebagai mantan staf di kantor perdana menteri.

Channel 12 juga melaporkan bahwa Zini meminta izin untuk menyadap komunikasi lima anggota parlemen Arab pada hari pemilu. Permintaan tersebut diajukan dengan alasan adanya dugaan campur tangan asing.

Namun, Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara menolak permintaan penyadapan tersebut.

Rangkaian laporan itu memicu tuntutan dari kubu Eisenkot agar Zini dan Gofman dicopot dari jabatan masing-masing. Mereka menilai dugaan intervensi pemilu tersebut telah memperburuk hubungan politik dan membuat kemungkinan pemerintahan persatuan dengan Likud semakin tertutup. (*)

Sumber: Anadolu