News

Wamen HAM: Jangan Jadikan Anak Sasaran Kebencian terhadap Orang Tuanya

Wamen HAM Mugiyanto mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan anak sebagai sasaran kebencian akibat persoalan yang melibatkan orang tua mereka.
Foto: Wakil Menteri HAM, Mugiyanto

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mengingatkan masyarakat agar tidak melibatkan anak-anak dalam konflik maupun kebencian terhadap orang tua mereka. Menurutnya, anak tidak boleh menjadi sasaran perundungan hanya karena orang tua mereka memiliki persoalan atau tengah menjadi sorotan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Mugiyanto menyusul munculnya dugaan perundungan terhadap anak seorang tokoh politik. Ia menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026.

Mugiyanto menilai, perundungan terhadap anak akibat persoalan yang melibatkan orang tua bukanlah kejadian baru. Sejumlah anak dari tokoh politik dan figur publik juga pernah mengalami perlakuan serupa.

Beberapa di antaranya adalah Jan Ethes, cucu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang pernah menjadi sasaran komentar negatif di tengah polemik politik keluarganya.

Pada 2020, keluarga Agus Harimurti Yudhoyono mempersoalkan unggahan yang dinilai merundung putrinya.

Kemudian pada 2023, Ganjar Pranowo meminta warganet tidak menyerang istri dan anaknya menyusul polemik Piala Dunia U-20.

Pada 2025, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela melaporkan dugaan perundungan terhadap putri mereka. Sementara pada awal 2026, anak Pandji Pragiwaksono juga menjadi sasaran penghinaan di media sosial setelah muncul polemik terkait pertunjukan ayahnya.

Mugiyanto menegaskan, perbedaan pandangan maupun ketidaksukaan terhadap seseorang tidak boleh menjadi pembenaran untuk menyerang anak-anaknya.

Ia mengingatkan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dihormati dan tidak seharusnya menanggung konsekuensi dari tindakan atau persoalan orang tuanya.

“Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak. Orang boleh tidak menyukai orang tuanya, berbeda pandangan politik, bahkan mengkritik dengan keras. Tetapi jangan melibatkan anak-anak mereka dalam permusuhan itu. Anak memiliki haknya sendiri dan tidak berkewajiban menanggung akibat dari tindakan orang tuanya,” ujar Mugiyanto.

Ia menjelaskan, perlindungan terhadap anak dari diskriminasi akibat latar belakang keluarga telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak PBB. Ketentuan tersebut mewajibkan negara melindungi anak dari diskriminasi atau penghukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, maupun pandangan orang tua dan anggota keluarganya.

Jaminan serupa juga tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mugiyanto turut mengingatkan pengalaman sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Kala itu, kebijakan yang dikenal dengan istilah “bersih diri” dan “bersih lingkungan” membuat keluarga serta keturunan orang-orang yang dituduh terlibat PKI ikut mengalami diskriminasi.

Hubungan keluarga bahkan dijadikan dasar untuk membatasi kesempatan seseorang dalam memperoleh pekerjaan maupun menduduki jabatan tertentu. Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar negara tidak kembali membebankan kesalahan atau stigma seseorang kepada anak dan keturunannya.

Prinsip perlindungan yang sama, lanjut Mugiyanto, juga harus berlaku bagi anak-anak dari keluarga yang dituduh terlibat separatisme, terorisme, maupun ekstremisme. Apa pun tuduhan terhadap orang tua mereka, hak anak tetap harus dihormati dan dilindungi.

Di sisi lain, Mugiyanto menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan, menentang keputusan, hingga meminta pertanggungjawaban pihak yang memegang kekuasaan.

Namun, tanggung jawab atas keputusan dan tindakan politik harus tetap melekat pada pihak yang bersangkutan, bukan dialihkan kepada anak atau anggota keluarganya.

“Demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik kekuasaan. Tetapi hubungan keluarga tidak menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tindakan pejabat. Anak-anak tidak boleh kehilangan perlindungan haknya hanya karena orang tuanya menjadi sasaran kritik publik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar perlindungan anak tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah. Sebaliknya, kebebasan berpendapat juga tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan ancaman, intimidasi, maupun perundungan terhadap anak.

Mugiyanto menilai, berulangnya kasus perundungan terhadap anak yang berkaitan dengan persoalan orang tua menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital berbasis hak asasi manusia (HAM).

Masyarakat perlu memahami batas antara menyampaikan kritik terhadap tindakan seseorang dan menyerang pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan dalam persoalan tersebut. Selain edukasi, diperlukan pula mekanisme pengaduan dan penanganan perundungan yang mudah diakses oleh anak maupun keluarganya.

Ia menegaskan, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga penyedia platform digital.

“Peringatan Hari Anak Sedunia hendaknya mengingatkan kita bahwa perlindungan anak berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang latar belakang keluarganya. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan penyedia platform digital mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan beraktivitas, termasuk di ruang digital, tanpa menjadi sasaran perundungan,” pungkas Mugiyanto.

Terkini