Jakarta, Jurnas.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Hidayat Nur Wahid mendesak masyarakat internasional mengambil langkah konkret untuk menghentikan ekspansi permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Dukungan 143 negara terhadap resolusi PBB dinilai harus ditindaklanjuti dengan sanksi terhadap Israel.
Hidayat atau HNW menilai hasil pemungutan suara di Komite Keempat Majelis Umum PBB pada 18 November 2026 menjadi bukti kuat bahwa mayoritas masyarakat internasional menolak praktik pendudukan dan pembangunan permukiman ilegal Israel.
Dalam pemungutan suara rancangan resolusi A/C.4/81/L.15 tersebut, sebanyak 143 negara menyatakan dukungan, 11 negara menolak, dan 17 negara abstain. Indonesia termasuk negara yang mendukung resolusi tersebut.
“Dukungan 143 negara merupakan pesan berulang yang sangat jelas bahwa masyarakat internasional konsisten menolak keras pendudukan yang hakikatnya adalah penyerobotan tanah-tanah Palestina oleh warga Israel,” kata HNW dalam keterangannya, Sabtu (21/11).
Wakil Ketua MPR RI itu menyebut dukungan mayoritas negara tersebut semakin memperlihatkan posisi Israel yang kian terisolasi. Namun, dia menyayangkan kecaman internasional belum mampu menghentikan berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang terus terjadi di wilayah Palestina.
Menurut HNW, dunia internasional tidak boleh terus berhenti pada penerbitan resolusi dan pernyataan kecaman. Negara-negara anggota PBB harus mulai menyepakati langkah bersama yang memiliki konsekuensi nyata bagi Israel.“Dunia tidak boleh berhenti pada sekadar resolusi dan kecaman. Saatnya menindaklanjuti resolusi-resolusi dan kecaman-kecaman keras itu dengan beralih kepada langkah-langkah bersama agar secara konkret bisa melaksanakan keputusan-keputusan resolusi PBB dan lainnya, menghentikan berbagai pelanggaran hukum dan HAM seperti genosida dan penyerobotan tanah, bahkan penjajahan atas Palestina,” tegasnya.
HNW turut menyoroti peningkatan aktivitas permukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan. Berdasarkan data sejumlah lembaga internasional, sekitar 750.000 pemukim Israel saat ini berada di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Bahkan, sepanjang Juni hingga September 2026, lebih dari 8.000 unit perumahan baru telah diajukan atau disetujui. Dalam periode pelaporan PBB juga tercatat 630 serangan pemukim yang menyebabkan 343 warga Palestina terusir dari komunitasnya.
Sementara itu, pada Oktober 2026 tercatat 467 serangan pemukim Israel. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2006.
HNW menilai rangkaian tindakan tersebut bukan sekadar persoalan pembangunan permukiman, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk mengubah demografi wilayah Palestina dan merampas tanah milik masyarakat setempat.
“Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukan sekadar penyerobotan tanah dan pembangunan permukiman, tetapi proses sistematis yang akan mengubah demografi wilayah Palestina, merampas tanah rakyat Palestina, sehingga menggerus habis perdamaian dengan peluang terwujudnya solusi dua negara yang selama ini didukung masyarakat internasional,” ujarnya.
Dia mengingatkan, aktivitas permukiman Israel telah dinyatakan tidak memiliki keabsahan hukum melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 Tahun 2016. Mahkamah Internasional (ICJ) melalui opini penasihat pada 19 Juli 2024 juga menegaskan bahwa keberadaan berkelanjutan Israel di wilayah Palestina yang diduduki bertentangan dengan hukum internasional.
Karena itu, HNW meminta negara-negara dunia tidak hanya menyampaikan sikap politik, tetapi juga menerapkan konsekuensi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam ekspansi permukiman ilegal.
Dia mengapresiasi sejumlah negara yang mulai menerapkan pembatasan perdagangan produk dari permukiman ilegal maupun sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunannya. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi contoh penerapan hukum internasional secara lebih tegas.
Sebagai Ketua BKSAP DPR RI, HNW memastikan parlemen Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan Palestina melalui berbagai forum internasional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
DPR melalui BKSAP, kata dia, akan mendorong implementasi Resolusi DK PBB 2334, pelaksanaan opini Mahkamah Internasional, perlindungan warga sipil Palestina, serta penghentian ekspansi permukiman ilegal Israel.
HNW menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina juga merupakan amanat konstitusi yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan.
“Ketika 143 negara sudah menyatakan sikap, dunia seharusnya tidak lagi bertanya apakah permukiman ilegal Israel melanggar hukum internasional. Pertanyaan yang harus dijawab sekarang adalah kapan masyarakat internasional bertindak nyata untuk menghentikannya,” pungkasnya.



















