Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah memastikan pemetaan ulang penempatan 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dilakukan secara adil.
Penataan tersebut tidak boleh semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sekolah, tetapi juga harus memperhatikan kondisi dan hak para guru.
Kurniasih menilai, rencana pengalihan status 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 harus dibarengi dengan perencanaan penempatan yang matang. Jangan sampai kebijakan tersebut justru menimbulkan persoalan baru, baik bagi guru maupun sekolah tempat mereka selama ini mengajar.
"Penataan ini memang dibutuhkan karena perubahan status jangan sampai membuat satu sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain tetap kekurangan. Tetapi prinsipnya harus dua-duanya terpenuhi, yakni kebutuhan sekolah tertangani dan hak serta kondisi guru tetap terlindungi," kata Kurniasih di Jakarta, Jumat (20/11).
Politikus PKS itu mendukung langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama dinas pendidikan daerah yang melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan guru di masing-masing wilayah.
Namun, menurutnya, pemetaan tidak boleh hanya mengandalkan data administratif mengenai jumlah guru dan ketersediaan formasi. Pemerintah perlu memperhitungkan kesesuaian bidang studi, beban mengajar, domisili, akses transportasi hingga kondisi keluarga guru.
Dia juga menyoroti keberadaan guru PPPK paruh waktu yang selama ini mengajar di sekolah swasta. Pemerintah diminta tidak serta-merta memindahkan mereka ke sekolah negeri setelah status kepegawaiannya berubah menjadi penuh waktu.
Sebab, pemindahan tanpa mempertimbangkan kondisi sekolah asal berpotensi membuat sekolah swasta kembali mengalami kekurangan tenaga pendidik.
"Jangan melihat guru hanya sebagai angka dalam tabel distribusi. Mereka punya keluarga, ada yang sudah puluhan tahun mengabdi di satu wilayah, ada yang harus mengurus anak atau orang tua, ada pula yang akses transportasinya sangat terbatas. Semua itu harus menjadi pertimbangan dalam penempatan," ujarnya.
Kurniasih juga meminta Kemendikdasmen menyusun standar penempatan yang seragam agar kebijakan tersebut tidak diterapkan berbeda-beda oleh pemerintah daerah. Termasuk kejelasan mengenai batas kewajaran jarak penempatan dari domisili guru serta perlakuan terhadap guru yang memiliki kondisi keluarga khusus.
Menurutnya, pemerintah juga harus menyediakan mekanisme pengajuan keberatan apabila guru merasa penempatan baru justru memberatkan.
"Misalnya, bagaimana definisi penempatan yang masih wajar dari domisili, bagaimana bila guru memiliki kondisi keluarga tertentu, bagaimana bila bidang studinya dibutuhkan di beberapa sekolah, serta bagaimana mekanisme keberatan bila penempatan dinilai sangat memberatkan," jelasnya.
Selain itu, Kurniasih meminta guru diberikan kesempatan mengonfirmasi data sebelum keputusan penempatan ditetapkan. Verifikasi faktual dinilai penting untuk memastikan informasi dalam sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dia mencontohkan kemungkinan perbedaan alamat tempat tinggal dalam sistem dengan domisili aktual, perubahan kondisi keluarga, hingga persoalan akses jalan yang tidak mudah dilalui meskipun jarak sekolah terlihat dekat.
Di sisi lain, Kurniasih mengingatkan agar proses peralihan status tidak menghambat hak kepegawaian dan pembayaran guru. Pemerintah harus memastikan seluruh dokumen administrasi, termasuk surat keputusan (SK) penempatan, telah siap sebelum kebijakan diberlakukan.
"Jangan sampai status sudah berubah, tetapi SK penempatan terlambat, data belum sinkron, atau pembayaran hak guru justru tersendat. Seluruh proses administrasi harus selesai dan terkoneksi sebelum kebijakan berlaku efektif," tegasnya.
Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan itu berharap pemetaan terhadap ratusan ribu guru tersebut tidak sekadar menjadi agenda redistribusi tenaga pendidik. Lebih dari itu, momentum perubahan status PPPK harus dimanfaatkan pemerintah untuk membenahi ketimpangan distribusi guru yang selama ini masih terjadi di berbagai daerah.



















