Jakarta, Jurnas.com - Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) harus dilakukan secara cermat dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut tidak boleh didasarkan pada tafsir maupun kepentingan politik karena berpotensi memunculkan persoalan legitimasi kepemimpinan.
Pakar Hukum Tata Negara Dr. Asrullah, S.H., M.H., mengatakan mekanisme pengisian kursi Wapres telah diatur secara tegas dalam konstitusi. Karena itu, seluruh tahapan harus dijalankan sesuai ketentuan hukum agar Wapres yang terpilih memiliki legitimasi politik sekaligus sah secara konstitusional.
Menurut Asrullah, Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres paling lambat 60 hari. Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dia menilai ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wapres. Dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres, konstitusi tidak mensyaratkan calon berasal dari partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wapres sebelumnya.
“Frasa dua calon yang diusulkan oleh Presiden menunjukkan bahwa kewenangan pengajuan nama berada pada Presiden. Ini berbeda dengan mekanisme ketika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wapres secara bersamaan,” kata Asrullah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11).
Selain kewenangan pengusulan calon, Asrullah mengingatkan batas waktu 60 hari juga merupakan ketentuan konstitusional yang wajib dipatuhi. Tenggat tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pemerintahan dan stabilitas sistem presidensial.
Dia menjelaskan, ketentuan dalam UUD 1945 selanjutnya dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Dalam aturan tersebut, MPR memiliki kewajiban menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dalam batas waktu yang telah ditentukan. Prosesnya juga mencakup tahapan pengajuan dua nama calon oleh Presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
“UU MD3 menjadi jembatan prosedural yang memastikan kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon berjalan seiring dengan mekanisme pemilihan di MPR. Kepatuhan terhadap setiap tahapan, termasuk batas waktu pengajuan calon, menjadi penting untuk menjaga keabsahan proses,” ujarnya.
Asrullah juga menyoroti Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR yang mengatur teknis pengisian kekosongan jabatan Wapres.
Menurut dia, aturan tersebut memuat sejumlah tahapan, mulai dari rapat gabungan MPR, pemberitahuan kepada Presiden mengenai pengisian jabatan, penyampaian persyaratan calon, verifikasi administrasi, hingga pemungutan suara dan pelantikan dalam sidang paripurna.
Dia menekankan proses verifikasi calon tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas administratif. Persyaratan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUD 1945 harus menjadi perhatian, termasuk memastikan calon memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Verifikasi harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Jangan sampai tahapan ini hanya menjadi formalitas, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi juga legitimasi kepemimpinan nasional,” tegasnya.
Asrullah menambahkan, legitimasi Wapres yang terpilih melalui mekanisme pengisian kekosongan jabatan memang berbeda dengan legitimasi yang diperoleh melalui pemilihan langsung bersama Presiden.
Dalam hal ini, legitimasi diperoleh melalui mekanisme perwakilan di MPR sebagaimana diperintahkan konstitusi.
Karena itu, dia menilai kepatuhan terhadap UUD 1945, UU MD3, dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 menjadi faktor penting dalam memastikan proses pengisian jabatan berjalan sesuai koridor hukum.
“Legitimasi seorang Wapres pengganti tidak lahir dari pemilu langsung, melainkan melalui mekanisme perwakilan di MPR. Oleh karena itu, ketaatan terhadap setiap tahapan konstitusional dan prosedural menjadi jalan untuk memastikan Wapres terpilih memiliki wibawa hukum, dukungan politik, serta dapat diterima masyarakat,” pungkasnya.



















