Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami dugaan aliran uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji sejumlah anggota pimpinan Komisi VIII DPR periode 2019–2024.
Pendalaman akan dilakukan dengan mengacu pada kecukupan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan terdakwa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dkk.
Dalam persidangan pada Rabu, 18 November 2025, mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex mengungkapkan Ketua Komisi VIII DPR periode 2019-2024, Yandri Susanto pernah meminta uang sebesar Rp10 miliar. Uang tersebut disebut untuk memperlancar proses pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.
Selain itu, Gus Alex juga menyampaikan adanya dugaan permintaan tambahan uang reses yang dikaitkan dengan sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR saat itu. Mereka di antaranya Marwan Dasopang, Ashabul Kahfi, TB Ace Hasan Syadzily, dan Diah Pitaloka
Menanggapi keterangan tersebut, Direktur Penyidikan KPK menegaskan pihaknya akan menilai setiap fakta yang terungkap sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut. Menurutnya, penetapan tersangka terhadap seseorang harus didasarkan pada alat bukti yang cukup.
"Iya betul, tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara semua fakta2 dianalisis secara yuridis dan tentunya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya," kata Taufik kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026.
Taufik menambahkan, hasil persidangan dan penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama oleh tim penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU). Pembahasan itu menjadi bagian untuk menentukan kemungkinan pengembangan perkara.
"Iya tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama antara tim JPU dan tim penyidik untuk langkah berikutnya," kata Taufik.
Diketahui perkara ini menjerat empat terdakwa dan berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji yang disebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.
Keempat terdakwa yakni mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.


















