Jakarta, Jurnas.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mendatangi Gedung DPR RI, Kamis (12/11), untuk menyampaikan langsung pengunduran dirinya dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Informasi mengenai rencana kedatangan Gibran ke kompleks parlemen itu mencuat setelah beredar kabar bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat pengunduran diri itu disebut diserahkan Gibran saat bertemu Prabowo di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11) sore.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri tersebut. Dia menyebut surat Gibran telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo.
"Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," ujar Budi Arie saat dikonfirmasi.
Rencana kedatangan Gibran ke DPR besok juga menjadi perhatian menyusul agenda rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung di kompleks parlemen.
Rapat yang semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB itu mengalami perubahan waktu menjadi pukul 14.00 WIB.
Kabar pengunduran diri Gibran muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi sebelumnya resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi serta dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB.
Sebanyak 120 anggota DPR yang mendukung usulan tersebut berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.
Dalam pandangan yang disampaikan, para pengusul umumnya mempersoalkan pemenuhan syarat Gibran sebagai Wakil Presiden.
Persoalan itu berkaitan dengan dua putusan mahkamah yang menyinggung dokumen pendidikan Gibran.
Salah satunya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024, tidak sah.
