Jakarta, Jurnas.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa penggeledahan di enam lokasi di wilayah Sumatera Utara pada Senin, 9 November hingga Selasa, 10 November 2026.
Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Tahun 2023-2025.
"Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu, 11 November 2026.
Budi merinci lokasi yang digeledah itu ialah Kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah 1 BBPJN Sumatera Utara, Kantor Satker wilayah 2 BBPJN Sumatera Utara.
Kemudian, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Utara, rumah mantan Kepala Satker di BBPJN Sumut, dan dua rumah pihak swasta selamu kontraktor proyek.
Budi mengatakan dari penggeledahan itu penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan perkara ini.
"Kegiatan penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan, yang sebelumnya telah ditetapkan delapan orang sebagai tersangka, dimana tujuh orang diantaranya telah dilakukan penahanan," pungkas Budi.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Delapan tersangka sudah dilakukan penahanan oleh KPK.
Mereka ialah Kepala BBPJN Sumatera Utara periode September 2024-28 Juni 2025, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja; Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I BBPJN Sumut, Rahmad Parulian; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I, Faisal.
Kemudian, PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I, Heri Handoko; Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumut, Rahmansyah; PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II, Manaek Manalu; PPK 1.4 Satker Wilayah 1 BBPJN Sumut, Munson Ponter Paulus.
Sementara satu tersangka atas nama Dicky Erlangga selaku Kasatker PJN I Provinsi Sumut belum ditahan karena tidak menghadiri pemeriksaan.
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus yang menyeret orang dekat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Topan Obaja Ginting, dan kawan-kawan.
Selain Topan, KPK juga memproses hukum Kepala UPTD Gn. Tua Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara merangkap PPK, Rasuli Efendi Siregar dan PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Heliyanto.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan telah menyatakan mereka bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan hukuman berbeda.
Penetapan tersangka baru ini dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah fakta dalam proses penyidikan yang merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT).
KPK menduga penyedia proyek yang memenangkan tender diminta menyetorkan commitment fee kepada sejumlah pihak di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.
Besaran komitmen fee tersebut dibagi berdasarkan jenjang jabatan, dengan rincian kepala BBPJN Provinsi Sumatera Utara sebesar 4 persen dan kepala satker PJN Provinsi Sumatera Utara sebesar 4 persen.
Lalu PPK di BBPJN Sumatera Utara sebesar 1-1,5 persen, bendahara BBPJN Sumatera Utara sebesar 0,5 persen, serta kelompok kerja (Pokja) BBPJN Sumatera Utara sebesar 0,5 persen. Pemberian fee diduga dilakukan secara langsung kepada para pihak di lingkungan BBPJN, baik secara transfer ataupun tunai.
KPK juga mengungkapkan adanya dugaan tekanan terhadap penyedia proyek. Penyedia yang tidak memberikan uang komitmen disebut berisiko tidak lagi memperoleh pekerjaan di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil penyidikan, nilai uang yang telah diterima oleh masing-masing tersangka sekurang-kurangnya adalah terhadap Stanley sebesar Rp300 juta, Dicky sebesar Rp1,77 miliar, dan Rahmad Parulian sebesar Rp450 juta.
Kemudian Faisal sebesar Rp290 juta, Heri Handoko Rp270 juta, Rahmansyah Rp3,49 miliar, Manaek Manalu sebesar Rp1,25 miliar, dan Munson Hutauruk sebesar Rp550 juta.
Atas perbuatannya, para tersangka diduga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 606 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
