Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan, MPR belum akan mengambil sikap terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Bambang, proses tersebut masih berada di ranah DPR sehingga MPR belum memiliki hal yang perlu ditindaklanjuti. Sebagai lembaga yang menjadi tahapan akhir dalam mekanisme pemakzulan, MPR memilih menunggu perkembangan proses konstitusional tersebut.
“Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir. Jadi enggak perlu komentar. Nanti kita tunggu bola itu,” kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Di sisi lain, politikus PDIP itu memastikan keputusan Fraksi PDIP untuk mengajukan HMP merupakan sikap organisasi yang telah disepakati bersama. Keputusan tersebut, kata dia, sudah disampaikan melalui rapat pleno fraksi dan menjadi bagian dari upaya menempuh jalur konstitusi.
“Kan rapat pleno sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi. Itu keputusan organisasi, solid. Itu jalan konstitusi yang ditempuh,” tegasnya.
Bambang pun enggan berkomentar lebih jauh mengenai langkah politik Fraksi PDIP tersebut. Ia menilai mekanisme yang ditempuh sudah jelas sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan.
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPR RI menyatakan sepakat menggunakan hak konstitusional DPR melalui pengajuan HMP terkait persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto mengungkapkan, keputusan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri 102 dari total 110 anggota fraksi. Delapan anggota lainnya tidak hadir karena izin dan sakit.
Utut menegaskan, keputusan tersebut merupakan sikap politik fraksi untuk menempuh jalur konstitusional, bukan semata-mata didasarkan pada jumlah anggota yang mendukung pengajuan HMP.“Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” ujar Utut.
Ia juga memastikan seluruh 110 anggota Fraksi PDIP siap dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses pengajuan hak tersebut.
“Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110,” katanya.
Utut menambahkan, keputusan untuk menempuh HMP telah menjadi kesepakatan seluruh anggota fraksi. Menurutnya, sikap tersebut merupakan hasil keputusan bersama dalam forum pleno.
