Terkesan Tak Konsisten, Wakil Ketua MPR Pertanyakan Statement Pemerintah Mengenai Target Pertumbuhan

Aliyudin Sofyan | Rabu, 09/06/2021 22:04 WIB

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mempertanyakan statement yang dilakukan Pemerintah dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan para menterinya terkesan kurang matang, berubah-ubah, dan tidak konsisten.

Memang, sebelumnya, Presiden RI menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintah pada Kuartal II-2021 sebesar 7%, pada Rabu (14/4/2021).

Lalu, Menteri BUMN RI menyampaikan pada Senin (31/5/2021), bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 4-5%. Terbaru, Menko Perekonomian menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang bisa tembus 8%, pada Senin (7/6/2021).

Syarief Hasan menilai, target tinggi dan tidak konsisten yang dibuat dan disampaikan oleh Pemerintah kepada publik kurang relevan dengan kondisi Indonesia hari ini.

“Pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah minus dan masih resesi hingga hari ini, ditambah pengangguran yang masih terus bertambah, dan daya beli masyarakat yang masih rendah harusnya menjadi pertimbangan dalam penentuan target yang lebih realistis.”, jelas Syarief Hasan.

Syarief Hasan pun mendesak Pemerintah untuk membuat kajian dan grand design pemulihan ekonomi nasional yang lebih realistis.

“Pemerintah jangan hanya sekedar membuat target tinggi mencapai 7% bahkan 8% dan terkesan berbeda-beda pada setiap kementerian, lalu melakukan statement target yang berbeda beda seperti yang terjadi dalam kurun tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan kurang matangnya kebijakan dan inkonsistensi dalam pengelolaan perekonomian negara”, tegas Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menyebutkan, BPS RI sebagai lembaga statistik nasional juga mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih resesi hingga hari ini.

“Data yang dirilis oleh BPS RI menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih minus 0,74% pada Kuartal I-2021. Walaupun membaik, akan sangat sulit untuk langsung mencapai target positif 4%, 5%, 7%, apalagi 8% di tengah situasi Pandemi Covid-19.apalagi anggaran APBN belum terserap secara maksimal.”, ungkap Syarief Hasan.

Angka ini semakin dipersulit dengan masih lesunya dunia usaha dan industri di Indonesia. "Bayangkan saja, Supermarket Giant tumbang dan menutup seluruh gerainya di Indonesia yang berakibat pada lonjakan pengangguran. Maskapai Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air juga menawarkan program pensiun dini kepada karyawannya agar bisa bertahan di tengah Pandemi Covid-19.", ungkap Syarief.

Politisi senior ini juga mendorong Pemerintah tidak hanya membuat kebijakan jangka pendek, tetapi juga kebijakan jangka panjang.

“Selama ini Pemerintah lebih banyak membuat kebijakan jangka pendek, seperti gelontoran dana untuk instansi dan bantuan langsung. Pemerintah juga harus membuat kebijakan jangka panjang untuk penguatan ekonomi Indonesia, seperti pembiayaan dan pendampingan bagi Usaha Ultra Mikro, UMKM, Koperasi, hingga ekonomi kerakyatan yang bisa berkontribusi terhadap perbaikan ekonomi nasional.”, tutup Syarief Hasan.